Ini jauh lebih besar dari APBN dan APBD yang disetujui parlemen. Oleh karenanya harus bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan negeri,"Jakarta (ANTARA News) - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Kosasih menyebutkan di Jakarta, bahwa total aset negara yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp4.200 triliun.
"Ini jauh lebih besar dari APBN dan APBD yang disetujui parlemen. Oleh karenanya harus bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan negeri," kata Achsanul di Jakarta, Selasa.
Jumlah tersebut dua kali lipat dari APBN yang sebesar Rp2.000 triliun sedangkan APBD hanya Rp1.000 triliun, kata Achsanul.
Mantan Ketua DPP Partai Demokrat tersebut menambahkan, dari 138 BUMN, PT Bank Mandiri (Persero) menjadi pemegang aset terbesar yaitu sekitar Rp800 miliar.
"Dengan banyaknya BUMN dan besarnya aset yang dimiliki, BPK akan terus mengawasi agar penggunaannya dilakukan dengan benar," katanya dengan tegas.
Akan tetapi khusus untuk BUMN di bidang jasa keuangan, katanya, pengawasan akan lebih difokuskan pada kinerja bank berplat merah tersebut.
Ia berpendapat saat ini pemeriksaan laporan keuangan bisa dilakukan oleh akuntan publik atau independen, sehingga terjadi pergeseran fokus pengawasan.
"Kita periksa bagaimana Kredit Usaha Rakyatnya (KUR), efektif atau tidak. Lalu investasinya, terkait pengadaan barang, benar atau tidak," katanya menjelaskan.
Terkait dengan besaran aset tersebut, BPK berharap sebesar apa pun ekspansi yang dilakukan BUMN harus dikaitkan dengan kepentingan masyarakat.
"Seminggu yang lalu BPK sudah memanggil 472 dirut dan komisaris BUMN serta anak perusahaannya, kami tekankan bahwa mereka harus berperan dalam pembangunan masyarakat," katanya.
Pewarta: Roy Rosa Bachtiar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
