Menurut Chris di Jakarta, Jumat, pihaknya menghargai kebijakan pemerintah yang mewajibkan camilan tradisional berbahan pangan lokal dalam rapat di lembaga kementerian, meski upaya tersebut dinilainya belum cukup.
"Aturan soal harus makan makanan tradisional di rapat atau acara lembaga pemerintah itu belum banyak pengaruhnya, padahal ada peluang besar di sana," katanya.
Chris menuturkan, pihaknya berharap ada campur tangan pemerintah untuk menyelamatkan makanan tradisional khas Indonesia di tengah gempuran makanan asing.
"Di dalam negeri, kami (pengusaha makanan tradisional) tidak punya kesempatan untuk berkembang. Contohnya di mall, kami susah sekali masuk sedangkan produk luar bisa dengan mudah masuk," katanya.
Ia mengakui, faktor harga dan promosi yang lemah yang menjadi kendala sulitnya makanan tradisional menembus pasar premium.
Dalam catatan Kadin, pertumbuhan makanan tradisional cukup stagnan meski 60--70 persennya terserap di kalangan kelas menengah ke bawah.
"Itu karena kami tidak punya kesempatan untuk merambah pasar di kelas atas. Mana ada yang mau makan makanan atau kue tradisional? Makanya kami butuh pemerintah lebih mendorong konsumsi makanan tradisional ini biar seperti sushi-nya orang Jepang," ujarnya.
Hal lain yang juga menjadi kekhawatiran pengusaha makanan tradisional, tambah Chris, adalah ketidaksiapan pasokan di sektor hulu atau pertanian.
Makanan tradisional Indonesia, menurut dia, sangat bergantung pada pasokan pangan lokal yang sayangnya masih belum mencukupi.
"Dukungan pemerintah lainnya yang kami harapkan adalah pembenahan di sektor hulu. Pertanian kita belum siap, makanya sebaiknya segera dibenahi untuk mendukung program pemerintah soal makanan tradisional," katanya.
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015
