"Mayoritas beban RAPBN-P bukan karena solar, tapi Elpiji. Dari 80 triliun subsidi BBM di 2014, 46 triliunnya dialokasikan untuk Elpiji," kata pakar ekonomi IPB, Bogor itu menjelaskan.
Menurutnya, alokasi subsidi ke gas masih terlalu besar, oleh sebab itu pemerintah harus mengubah skemanya menjadi proportional subsidy.
"Misalkan harga gas dunia naik-turun 50 persen, proporsi subsidi pemerintah 50 persen. Maka harganya dikalikan 50 persen juga," kata Iman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan anggota Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Melalui skema tersebut akan mempermudah pemerintah dalam penghitungan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), ujarnya.
Selama ini pemerintah selalu kesulitan dalam merancang alokasi subsidi akibat konsumsi masyarakat yang tidak bisa dipastikan dan sulit dikendalikan.
"Secara tidak kita sadari beban subsidi BBM bukan hanya ditentukan oleh harga minyak, tetapi juga karena konsumsi yang semakin meningkat," ujarnya menegaskan.
Agar mampu menjaga keamanan fiskal dalam jangka panjang, katanya, skema subsidi harus ditata dengan baik, sekaligus memanfaatkan momentum harga gas yang tengah turun.
"Kemarin harga gas 12kg juga diturunkan pemerintah, karena memang harga beli gas dunia juga sedang turun. Ini waktu yang baik untuk reformasi subsidi migas," kata Iman.
Pewarta: Roy Rosa
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
