Fakta yang terjadi di lapangan daerah sedikit mendapat anggaran karena dikelola oleh pusat. Daerah juga sering tidak tahu ada proyek yang sedang dilaksanakan di daerahnya sehingga program tersebut menjadi tidak sinkron dan tidak tepat sasaran,"Jakarta (ANTARA News) - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR akan menginisiasi perubahan sistem anggaran yang sentralistik agar program pusat dan daerah sinkron dan tepat sasaran.
"Fakta yang terjadi di lapangan daerah sedikit mendapat anggaran karena dikelola oleh pusat. Daerah juga sering tidak tahu ada proyek yang sedang dilaksanakan di daerahnya sehingga program tersebut menjadi tidak sinkron dan tidak tepat sasaran," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.
Ketua Badan Anggaran DPR itu mengatakan anggaran harus dirasakan masyarakat di daerah dan sepenuhnya untuk mensejahterakan rakyat, tapi hal itu sulit terjadi dengan sistem anggaran yang sentralistik.
Menurut dia, penyusunan anggaran berbasis daerah sangat penting agar kebutuhan daerah dapat terpenuhi.
Dalam pembahasan APBNP, ujar dia, pembagian anggaran harus dilihat sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga pembagiannya proposional.
Ia juga mengatakan anggaran untuk kepala daerah daerah sebaiknya lebih besar agar kepala daerah dapat sinkronkan program dengan visi misinya.
Meski menginginkan perubahan sistem anggaran sentralistik, ia berpendapat khusus dana desa sebaiknya tetap dilakukan secara sentral agar pemanfaatannya dapat diawasi dan pembangunan desa sesuai dengan program daerah.
"Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, peran kepala daerah sangat sentral sehingga penyaluran dana desa sebaiknya melalui bupati/walikota sebagai penanggungjawab pemerintahan di tingkat kabupaten/kota," ujar dia.
Terakhir, ia mengusulkan betapa pentingnya politik anggaran yang berpihak pada pengembangan pasar tradisional di daerah untuk menghidupkan ekonomi kecil menengah dan melakukan pembatasan pada pasar modern.
Fraksi Partai Golkar DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tentang Perppu dan anggaran dengan pimpinan daerah Gubernur, Bupati dan Walikota dari Partai Golkar se-Indonesia, Minggu.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin, mengatakan akan melanjutkan acara tersebut dua kali setahun agar DPR dapat berkonsolidasi dengan pemimpin dan wakil di daerah.
"Kegiatan ini akan brlanjut secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali setahun kita bertemu. Tahap pertama secara regional, berikutnya seluruh Indonesia," kata Ade.
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
