"Dalam konteks lingkup demokrasi Indonesia 2015, kita akan menyaksikan kecenderungan menguatnya oligarki," kata Philips dalam diskusi bertajuk "Pemetaan Politik 2015 dan Political Outlook 2015" di kantor CSIS, Jakarta, Senin.
Menguatnya oligarki, ujar dia, dapat diprediksi melalui kembalinya tren aklamasi di sebagian besar partai politik. Aklamasi menunjukkan kegagalan partai politik dalam menjalankan perannya sebagai alat demokratisasi.
Ia berpendapat sejak reformasi partai politik belum melakukan perbaikan signifikan internalnya agar mendukung demokratisasi.
"Reformasi politik 1998 telah membawa perbaikan demokratis pada institusi seperti TNI, media, organisasi masyarakat sipil, tapi partai belum pernah mendemokratisasi diri secara internal," tutur dia.
Partai politik, kata dia, hingga kini juga dikuasai individu atau sekelompok orang saja hingga menimbulkan masalah regenerasi yang berhenti.
Ia mengatakan, jika sistem oligarki terus menguat dalam demokrasi Indonesia, maka korupsi, kolusi dan nepotisme akan kembali merebak bagai jamur di musim hujan.
Menurut dia, partai politik seharusnya tidak mengembangkan tren pemilihan ketua umum dengan aklamasi, melainkan dengan pemungutan suara.
Selain itu, ia berharap Presiden Jokowi dapat lebih tegas dan berhenti berkompromi dengan kekuatan oligarkis di sekitarnya serta lebih memerhatikan aspirasi publik.
Senada dengan CSIS, sebelumnya peneliti dari Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar juga menyarankan Presiden Joko Widodo untuk tidak takut terhadap oligarki politik yang berada di dalam lingkaran kekuasaannya saat ini dan tetap konsisten menepati janji politik terhadap masyarakat.
"Sebenarnya Jokowi tidak usah takut terhadap oligarki. Saya pikir dengan masyarakat yang mulai kritis dan keterbukaan informasi, siapapun pemimpin yang baik itu pasti didukung masyarakat," katanya.
Pewarta: Dyah DA
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
