saya juga tidak setuju dengan KPK yang meminta tentara untuk mengamankan gedung KPK"Jakarta (ANTARA News) - Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan keputusan menyangkut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI ada pada hati nurani Presiden Joko Widodo yang memang memiliki otoritas untuk hal itu.
"Semua berpulang pada nurani Jokowi, mana yang dipilih dan paling baik, meskipun tim yang dia bentuk sudah memberikan rekomendasi untuk menangani konflik KPK-Polri," kata Hendardi kepada Antara di Jakarta, Jumat.
Hendardi mengatakan masalah KPK dan Polri memiliki dampak politik cukup besar dan akan menyita waktu karena kedua belah pihak saling menempuh langkah hukum di antara mereka.
"Di sisi lain, saya juga tidak setuju dengan KPK yang meminta tentara untuk mengamankan gedung KPK. Hal itu membuat situasi tambah kisruh dan memperpanjang masalah," pandang dia.
Sebaliknya, mengenai rekomendasi Tim Sembilan, Hendardi menilainya sebagai strategi Jokowi dalam menaikkan posisi tawarnya terhadap partai pengusungnya, apalagi opini dan dugaan beberapa pihak menyebutkan Presiden ditekan oleh partai politik.
"Pembentukan tim itu sebagai bagian dari bargaining Jokowi untuk menghadapi partai-partai pengusungnya dengan meminta orang-orang yang independen dan berpengaruh untuk masuk ke dalam tim," kata Hendardi.
Tim independen beranggotakan sembilan orang bentukkan Presiden telah memberikan lima rekomendasi, antara lain meminta Presiden tidak melantik calon kapolri yang berstatus tersangka.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
