Hal itu dapat dilakukan dengan jalan membebaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dari unsur-unsur politis dan kepentingan individual,"
Yogyakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo diharapkan melindungi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri dari upaya pelemahan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak menghendaki Indonesia bersih dari tindak pidana korupsi.

"Hal itu dapat dilakukan dengan jalan membebaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dari unsur-unsur politis dan kepentingan individual," kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Harsoyo di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, ketegasan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat dibutuhkan untuk menghentikan polemik yang terjadi antara KPK dengan Polri. Presiden dituntut tegas untuk menyelesaikan perselisihan antara KPK dan Polri dengan setuntas-tuntasnya dan seadil-adilnya.

"Sebagai pemimpin negara, presiden memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kestabilan nasional. Presiden juga diharapkan merespons dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan Tim Independen," katanya.

Ia mengatakan meskipun telah berlangsung lebih dari seminggu, polemik di antara dua lembaga penegak hukum Indonesia, KPK dan Polri, tampak belum menunjukkan titik temu.

Padahal, kata dia, dua lembaga penegak hukum tersebut menurut undang-undang seharusnya mampu bekerja sama dan bersinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun, yang terjadi adalah keduanya justru terlihat saling "menyerang".

"Konflik yang tidak kunjung usai itu juga menimbulkan polemik lain yakni terkait dengan ketegasan sikap kepala negara dalam menghentikan konflik," katanya.

Menurut dia, gelombang keprihatinan terus bermunculan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk institusi pendidikan tinggi.

Dalam beberapa waktu terakhir UII terus menyuarakan aspirasinya untuk mendorong agar konflik di antara kedua lembaga penegak hukum itu segera berakhir dan agenda pemberantasan korupsi kembali dapat dilanjutkan.

Ia mengatakan UII tidak ingin tinggal diam menyikapi adanya intervensi dari elit politik tertentu yang semakin memperkeruh konflik.

"UII sebagai institusi yang mendidik anak bangsa meminta semua pihak baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat untuk dapat menjaga agar KPK maupun Polri dapat terhindar dari unsur-unsur kepentingan pribadi dan politis tertentu demi terwujudnya NKRI yang bebas korupsi," katanya.

Pewarta: Bambang Sutopo Hadi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015