"Ke-198 lembaga di Jatim itu sudah disetujui dan diverifikasi oleh Pusat Penelitian Pendidikan (Pustendik)," kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Harun di Surabaya, Jumat.
Ke-198 lembaga itu terdiri atas 57 SMP (56 SMP negeri dan satu SMP swasta), 70 SMA (62 SMA negeri dan delapan SMA swasta), dan 71 SMK (42 SMK negeri dan 29 SMK swasta).
"Sekolah yang ditunjuk adalah sekolah bekas RSBI yang selama ini tidak asing dengan komputer, namun jangan salah, psikologi anak itu akan sangat menentukan. Mereka main komputer saat bukan ujian berbeda dengan saat ujian," katanya.
Untuk sekolah di luar yang sudah ditunjuk, katanya, bisa mengikuti UN CBT dengan cara mengajukan diri ke Pustendik melalui Dindik setempat.
"Lengkapi persyaratan dan nanti akan diverifikasi oleh Pustendik," katanya.
Menurut dia, sekolah yang menyatakan siap untuk melaksanakan UN dengan CBT itu perlu memperhatikan empat hal.
Pertama, kepala sekolah membuat pernyataan kesiapan mengikuti UN CBT.
"Surat pernyataan itu diketahui kepala dinas pendidikan setempat dengan dilampiri spesifikasi teknik laboratorium komputer seperti yang diinginkan dari Pustendik," katanya.
Kedua, memperhatikan perkembangan psikologi siswa yang akan melaksanakan ujian CBT.
Ketiga, kepala sekolah bersama pengurus komite sekolah dan beberapa perwakilan murid yang akan mengikuti UN CBT membuat pernyataan sikap yang intinya menerima apapun hasil ujian tersebut walaupun nantinya tidak sebaik ujian dengan kertas.
Keempat, dalam waktu dekat akan dilakukan verifikasi dan validasi laboratorium komputer yang dimiliki sekolah dari tim bentukan Pustendik.
"Kemungkinan besar UN CBT untuk 198 sekolah dan UN PBT (paper base test) untuk sekolah lainnya akan dilakukan serentak. UN CBT dilakukan dalam tiga gelombang untuk satu mata pelajaran. Ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat yang dimiliki sekolah. Syaratnya, satu (komputer) banding tiga (siswa)," katanya.
BOS
Sementara itu, dana bantuan operasional sekolah (BOS) hingga kini belum cair, padahal dana tersebut biasanya cair secara rutin cair setiap 5 Januari untuk triwulan pertama.
"Kalau BOS belum turun, tapi sekolah tidak boleh menarik iuran kepada siswa, maka bagaimana guru akan digaji," kata guru SD Madjid.
Hal itu, kata warga Margorejo, Surabaya itu, membuat sekolahnya mengalami kesulitan dana sehingga terpaksa harus mencari dana talangan untuk kepentingan operasional pendidikan siswa, termasuk juga membayar honor guru tidak tetap (GTT).
"Karena itu, kami berharap pemerintah bisa segera mencairkan dana tersebut, supaya tidak sampai mengganggu kegiatan proses belajar-mengajar," katanya.
Pewarta: Edy M Ya'kub
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
