"Beberapa masalah yang sedang berlangsung memerlukan komunikasi tingkat tinggi dari Presiden. Presiden sebaiknya melakoninya dengan baik karena krusial," kata Fahri di Jakarta, Sabtu.
Fahri mengatakan tiga masalah utama yang sedang terjadi, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), UU Pilkada dan permasalahan pelantikan Kapolri, membutuhkan komunikasi Presiden dengan beberapa pihak serta lembaga secara mendesak.
Terkait APBN-P, menurut dia, Presiden perlu berkomunikasi dengan DPR untuk menjelaskan kebijakan relokasi anggaran secara besar-besaran pada infrastruktur, pertanian dan kelautan.
"Presiden menginginkan APBN-P segera disahkan, tapi tidak ada penjelasan mengenai alokasinya yang tidak biasa disebut," ujar dia.
Sementara untuk permasalahan UU Pilkada, Fahri mengatakan Presiden sebaiknya segera membahas penetapan UU Pilkada karena hingga saat ini Presiden belum menandatangani dan memberikan nomor Perppu tersebut yang merupakan acuan untuk merevisinya.
Terakhir, mengenai pelantikan calon Kapolri, ia mengatakan penyelesaian masalah tersebut membutuhkan komunikasi politik antara Presiden dan pihak-pihak terkait serta pihak-pihak di sekitarnya.
Ia mengakui komunikasi politik yang harus dilakukan Presiden bukanlah hal yang mudah, tapi hal tersebut sangat penting untuk segera dilakukan agar masalahnya tidak berlarut-larut.
"Komunikasi tidak mudah, berhadapan dengan konstitusi dan penciptaan opini yang meluas, tapi tetap harus dilakukan," kata dia.
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
