Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan target pencapaian pembangunan seperti penurunan tingkat kesenjangan pendapatan (gini ratio) 0,01 persen, tingkat kemiskinan 0,6 persen dan tingkat pengangguran 0,34 persen sudah relevan dengan prospek pertumbuhan ekonomi 2015.

"Misalnya kemiskinan, memang rata-rata turunnya per tahun 0,3-0,6 persen. Sebenarnya target itu sesuai jika asumsi pertumbuhan ekonomi berjalan normal," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof A Chaniago di Jakarta, Selasa.

Dalam pembahasan Rancangan APBN-Perubahan 2015, Senin (26/1), Komisi XI DPR dan pemerintah menetapkan target pencapaian pembangunan antara lain, penurunan tingkat pengangguran dari 5,94 persen menjadi 5,6 persen di 2015, tingkat kemiskinan 10,96 persen menjadi 10,3 persen, tingkat kesenjangan pendapatan (gini ratio) dari 0,41 menjadi 0,4, dan Indeks Pembangunan Manusia dari 73,81 menjadi 69,4.

Menurut Andrinof, penetapan target pencapain pembangunan itu juga sudah sesuai dengan keinginan pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dia menuturkan, untuk penurunan tingkat "gini ratio", pemerintah telah berkomitmen menaikkan pendapatan dan produktivas masyarakat menengah dan bawah, namun tetap tidak mengerem pertumbuhan pendapatan kelas menengah atas.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Bappenas juga membandingkan "gini ratio" di Indonesia dengan level di negara-negara lain, terutama di negara berkembang yang sedang berproses menjadi negara maju.

Diketahui, penghitungan "gini ratio" melibatkan beragam indikator. Salah satu cara sederhana untuk menghitung "gini ratio" adalah membandingkan pendapatan sebanyak 20 persen kalangan orang kaya dengan 20 persen kalangan miskin.

Sedangkan, untuk mengurangi pengangguran, Andrinof mengatakan, pemerintah berfokus untuk memprioritaskan investasi ke sektor-sektor industri padat karya dan banyak mendistribusikannya ke daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi.

Adapun untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kata dia, pemerintah akan mendorong tingkat pengeluaran untuk konsumsi masyarakat ditekan serendah mungkin.

"Pemerintah juga ingin memperbaiki konsumsi masyarakat. Salah satu caranya, pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menerapkan suku bunga yang cocok dan yang tepat untuk menggerakan ekonomi," ujar dia.

Selain target pencapaian pembangunan, pemerintah dengan Komisi XI DPR juga telah menyepakati asumsi makro RAPBNP 2015 antara lain, pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp12.500, tingkat inflasi 5,0 persen dan suku bunga SPN 3 bulan 6,2 persen.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015