Komisi III Bidang Polhukam berharap bagaimana Integrity, Legal System, dan sesama penegak hukum, dalam situasi yang berkembang saat ini tidak terulang kembali,"Jakarta (ANTARA News) - Komisi III DPR RI bersama seluruh institusi penegakan hukum berkomitmen memperkuat koordinasi terkait Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menghindari polemik hukum nasional agar tidak terulang kembali.
"Komisi III Bidang Polhukam berharap bagaimana Integrity, Legal System, dan sesama penegak hukum, dalam situasi yang berkembang saat ini tidak terulang kembali," kata Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Menurut Aziz, hal itu menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat konsultasi antara Pimpinan DPR, para pimpinan fraksi, para pimpinan komisi di DPR RI dengan pemerintah yang diwakili empat menteri koordinator, di Gedung Nusantara IV, Jakarta.
Dia mengatakan pemerintah dan DPR mempercayakan sepenuhnya pada proses hukum terkait perkembangan persoalan antara KPK dan Polri.
Aziz berharap seluruh pihak dapat menerima apapun keputusan hasil perselisihan KPK-Polri dengan baik.
"Sementara itu, mengenai perkembangan persoalan KPK dan Polri saat ini, pemerintah dan DPR mempercayakan sepenuhnya pada proses hukum," katanya.
Aziz meminta semua pihak menunggu proses perselisihan itu yang berjalan dalam proses penyidikan di Bareskrim Mabes Polri dan penyidikan di KPK.
Dia berharap semua pihak dapat memahami dan legowo hasilnya dengan aturan perundang-undangan yang dilihat dari sisi aspek legal.
"Kita tunggu saja proses ini karena sedang berjalan proses penyidikan oleh Bareskrim dan juga penyidikan di KPK. Kita tunggu sampai kapan itu berjalan sebagaimana mestinya," katanya.
Pimpinan DPR RI bersama para pimpinan fraksi mengadakan rapat konsultasi dengan pemerintah yang diwakili empat menteri koordinator membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 pada Selasa (3/2).
Rapat Konsultasi itu dihadiri para Pimpinan DPR RI dan empat menteri koordinator. Keempat Menko itu adalah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menkopolhukam, Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
