"Pengangkatan calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden, sehingga sudah seharusnya semua kalangan menyerahkan pemilihan dan pengangkatan pejabat Kapolri menjadi wewenang Presiden Jokowi," kata AP Batubara menjawab pers di jakarta, Kamis.
Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu mengajak semua jajaran di pemerintahan dan elemen masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Presiden untuk memilih dan melantik calon Kapolri sesuai hak prerogatifnya.
AP Batubara juga menilai, pernyataan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif yang menyebutkan Presiden Jokowi tak akan melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, bisa dipercaya.
Ketika ditanya siapa yang nantinya cocok diangkat sebagai Kapolri, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi berdasarkan pertimbangan dari petinggi Polri.
"Biarkan para petinggi Polri yang memilih siapa yang terbaik menjadi Kapolri. Karena hanya mereka yang sangat tahu? Setelah itu, mereka bisa menyerahkan nama tersebut ke Presiden untuk dilantik," katanya.
AP Batubara mengusulkan, karena pemilihan Kapolri merupakan hak Prerogatif Presiden, maka DPR tak perlu lagi melakukan "fit and proper test".
"Kalau sekadar hanya konsultasi, boleh lah Presiden melakukan konsultasi kepada DPR. Tapi calon Kapolri tak perlu harus menjalani fit and profer test," katanya.
Sesepuh PDIP tersebut juga meminta Presiden Jokowi harus bersikap tegas. "Presiden Jokowi harus bersikap tegas memimpin negeri ini. Karena dia adalah presiden NKRI, bukan presiden partai," katanya.
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
