DPD minta "smelter" dibangun di Papua

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komite II DPD RI asal Papua Mesakh Mirin meminta Kementerian Perindustrian mendorong pembangunan pemurnian bijih mineral (smelter) di Papua.

"Kami ingin smelter itu dibangun di tanah Papua sehingga masyarakat Papua mendapatkan manfaat dari adanya perusahaan PT Freeport Indonesia di sana," ujar Mesakh Mirin saat rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin di Jakarta, Jumat.

Mesakh mengatakan, sebagian besar rakyat Papua bahkan mengatakan akan menutup perusahaan itu jika smelter tidak dibangun di Papua.

Menteri Perindustrian Saleh Husin sendiri menilai smelter memang sebaiknya dibangun di daerah sehingga menambah penghasilan daerah.

"Pembangunan smelter ini merupakan investasi yang sangat tinggi, membutuhkan energi sangat besar, tentu tidak bisa terburu-buru. Sebaiknya memang di daerah, seperti yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla," ujar Saleh.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pernah mengatakan DPR berpesan pada pemerintah untuk berupaya semaksimal mungkin mendesak PT Freeport membangun smelter di Papua.

"Pesannya kami terima dan akan dijadikan bekal untuk melanjutkan negosiasi dengan Freeport karena proses negosiasi ini sedang berlangsung," kata Sudirman Said.

Dia mengatakan jika smelter dibangun di Papua, maka pemerintah mesti memberi keleluasaan karena Freeport harus membangun pembangkit listrik serta pendukung lainnya yang membutuhkan waktu.

"Yang penting secara keseluruhan kita mesti berusaha untuk Freeport tetap berjalan, aspirasi masyarakat setempat bisa dipenuhi," katanya.

Sudirman Said juga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menerima beberapa bupati dan gubernur dari Papua. Dia diberi arahan oleh Presiden agar memperhatikan aspirasi daerah.