Yang tidak kalah penting adalah investasi swasta. Untuk itu diperlukan iklim usaha yang kondusif dan insentif fiskal,"Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan mendorong sektor investasi untuk membantu pencapaian pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, dan salah satu caranya adalah dengan memberikan insentif fiskal bagi investor swasta.
"Yang tidak kalah penting adalah investasi swasta. Untuk itu diperlukan iklim usaha yang kondusif dan insentif fiskal," katanya di Jakarta, Sabtu.
Bambang menjelaskan pemberian insentif fiskal ini harus berkorelasi secara positif dalam rencana pencapaian target penerimaan pajak, apalagi pemerintah berupaya secara agresif untuk mendorong pendapatan negara dari sektor pajak tahun 2015.
Untuk itu, pemberian insentif fiskal ini akan bermanfaat, terutama bagi investor swasta yang taat dalam membayar pajak, agar memudahkan mereka dalam melakukan ekspansi usaha dan berkontribusi terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia.
"Kami buat keseimbangan antara penerimaan pajak yang agresif tapi tetap dalam aturan atau koridor yang benar dengan insentif fiskal, yang kita harapkan makin mendorong investasi swasta masuk ke Indonesia," kata Bambang.
Selain mengandalkan investasi swasta, Bambang memastikan investasi pemerintah masih menjadi salah satu kontributor dalam pertumbuhan ekonomi, dengan memanfaatkan tambahan alokasi belanja dalam RAPBN-P 2015 yang berasal dari pengalihan subsidi energi.
BPS mencatat pertumbuhan ekonomi 2014 hanya mencapai 5,02 persen, atau cenderung menurun dalam lima tahun terakhir akibat kinerja investasi dan ekspor yang tidak maksimal akibat adanya perlemahan ekonomi global.
Salah satu komponen penyumbang pertumbuhan ekonomi 5,02 persen adalah pembentukan modal tetap bruto atau investasi yang pada 2014 tumbuh 4,12 persen, serta memberikan distribusi terhadap PDB sebesar 32,57 persen atau kedua terbesar setelah konsumsi rumah tangga.
Pemerintah ingin mendorong kontribusi dari sektor investasi mulai awal 2015 yang ditandai dengan peresmian sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memperbaiki birokrasi dan mempermudah iklim berusaha.
Pemerintah juga tidak ingin hanya bergantung dari konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga dari konsumsi pemerintah yang hanya tumbuh 1,98 persen pada 2014 karena adanya penghematan belanja.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
