"Presiden tidak berbicara itu (calon kapolri) dan kami juga tidak berbicara itu," kata M Jusuf saat konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.
M Jusuf mengatakan PPATK tidak memiliki kewenangan terlibat dalam proses pemilihan Kapolri namun jika diperlukan, pihaknya akan membantu.
Yusuf mengungkapkan pertemuan dengan Presiden merupakan agenda rutin dua kali dalam setahun, yakni melaporkan hasil kinerja PPATK berkenaan dengan struktur kepegawaian, pajak dan hukum.
"Kami menunjukkan laporan itu dua kali kepada DPR dan Presiden. Kami harus tunjukkan apa saja yang kami hasilkan," paparnya.
M Jusuf juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini lebih mengedepankan aspek pencegahan dan pemanfaatan hasil analisisnya.
"Tidak melulu kepada proses pengadilan, tapi mengimpus (pemanfaatan) aspek pajaknya. Nah dari 33 laporan kami itu ternyata berhasil keluar surat ketentuan pajaknya Rp2,1 triliun, riil sudah masuk negara Rp1,1 triliun dan sisanya lagi dicicil," ungkapnya.
Dia juga menyampaikan ke presiden bahwa PPATK memperlukan lembaga edukasi yang sifatnya modern, yakni semacam Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) serta Peneilitan dan Pengembangan (Litbang).
"Nah kami laporkan keinginan untuk bangun diklat, karena ada konsep moratorium pembangunan gedung pemerintah. Kita anggap ini penting," katanya.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
