Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Abdul Malik Haramain optimistis pemerintah akan menyetujui pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dilakukan mulai 2016.

"Saya yakin dengan pertimbangan dari Komisi II DPR RI untuk mengurangi masa jabatan pelaksana tugas kepala daerah dan tidak banyak mengurangi masa periode kepala daerah, maka saya yakin pemerintah setuju," kata Malik di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.

Menurut Malik, pemerintah belum bersikap karena Komisi II DPR RI belum melakukan rapat dengan pemerintah. Namun, dia yakin dengan pertimbangan dari seluruh fraksi, pemerintah sepakat dengan keputusan Komisi II DPR RI.

"Pelaksanaan pilkada serentak dilakukan 2015 seperti isi Perppu Pilkada karena masa persiapan KPU pendek dan di tahun 2018 pelaksana tugas kepala daerah banyak," katanya.

Selain itu menurut dia hasil pilkada serentak 2018 dilaksanakan 2020 maka jabatan kepala daerah hanya tiga tahun.

Karena itu dia menilai lebih banyak mudhorotnya dilakukan 2015 karena seharusnya masa jabatan kepala daerah lima tahun menjadi tiga tahun.

"Dikhawatirkan banyak protes dari kepala daerah yang terpilih di pilkada 2018," ujarnya.

Dia menjelaskan yang menjadi pertimbangan Komisi II DPR RI memundurkan jadwal pilkada serentak karena KPU sebenarnya lebih aman dan nyaman dilaksanakan 2016.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015