"PMN untuk PT PLN kami usulkan sebesar Rp5 triliun dan masing-masing Rp500 miliar kepada Askrindo dan Jamkrindo," kata Menteri BUMN Rini M Soemarno di Jakarta, Rabu.
Menurut Rini, pihaknya sudah menyampaikan surat kepada Kementerian BUMN untuk mengusulkan kucuran modal buat ketiga perusahaan itu.
Setelah mendapat "lampu hijau" dari Kementerian Keuangan, maka akan dimintakan persetujuan dari Komisi VI DPR selaku mitra kerja Kementerian BUMN.
"Usulan PMN untuk PLN, Askrindo dan Jamkrindo sesuai dengan program Pemerintah yang sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR)," katanya.
Dengan begitu ia menambahkan, ada kemungkinan PMN untuk ketiga BUMN tersebut diusulkan pada tahun 2016, sejalan dengan prioritas utama menyangkut infrastruktur, energi dan UKM.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad mengatakan mendukung suntikan modal untuk Askrindo dan Jamkrindo karena keduanya merupakan perusahaan yang memberikan penjaminan terhadap KUR yang disalurkan perbankan kepada usaha-usaha kecil.
"PMN jika diberikan Pemerintah kepada Jamkrindo dan Askrindo dapat memperkuat struktur permodalan kedua BUMN tersebut.
Sedangkan PMN untuk PLN sejalan dengan kebutuhan perseroan akan dana besar untuk membangun dan memperbaiki pembangkit.
Sebelumnya, pada Rabu (11/2) dinihari, Komisi VI menyetujui PMN kepada 27 BUMN dalam RAPBN-P Tahun 2015 senilai Rp37,276 triliun.
Nama PLN, Askrindo dan Jamkrindo tidak masuk dalam daftar penerima karena perusahaan yang bersangkutan memang tidak diusulkan.
Adapun 27 BUMN penerima PMN 2015 meliputi PT Angkasa Pura sebesar Rp2 triliun, PT ASDP Indonesia Ferry Rp1 triliun, PT Pelni Rp500 miliar, PT Hutama Karya Rp3,6 triliun, Perum Perumnas Rp2 triliun, PT Waskita Karya Tbk Rp3,5 triliun, PT Adhi Karya Tbk Rp1,4 triliun, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Rp3,5 triliun, PT Permodalan Nasional Madani Rp1 triliun.
Selanjutnya PT Garam Rp300 miliar, Perum Bulog Rp3 triliun, PT Pertani Rp470 miliar, PT Sang Hyang Seri Rp400 miliar, PT Perikanan Nusantara Rp200 miliar, Perum Perikanan Indonesia Rp300 miliar, PT Dirgantara Indonesia Rp400 miliar, PT Dok Perkapalan Surabaya Rp200 miliar, PT Dok Kodja Bahari Rp900 miliar, PT Industri Kapal Indonesia Rp200 miliar.
PT Aneka Tambang Rp3,5 triliun, PT Pindad Rp700 miliar, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp2,75 miliar, PT Perusahaan Pengelola Aset Rp2 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Rp250 miliar, PT Pelindo VI Rp2 triliun, PT Krakatau Stell Rp956 miliar (noncash), PT Bahana PUI Rp250 miliar (noncash).
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
