"Wilayah NKRI dengan luas daratan 1,9 juta km2 dan lautan 5,8 juta km2 membutuhkan sarana teknologi satelit guna menginventarisasi dan memantau kondisi wilayah Nusantara selama 24 jam nonstop," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto serta Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin.
Hasil pertemuan tersebut adalah kesepakatan melanjutkan Inasat yang merupakan program pembangunan satelit penginderaan jauh nasional karya anak bangsa.
Indroyono menjelaskan, Inasat akan dikembangkan dengan menghimpun kemampuan nasional yang sudah dikuasai saat ini, sehingga Indonesia dapat mandiri di bidang satelit, stasiun bumi, dan aplikasi teknologi penginderaan jauh.
"Penerapan teknologi penginderaan jauh di Indonesia saat ini sudah semakin luas, baik untuk penanganan kebakaran hutan, penanggulangan banjir, perencanaan wilayah provinsi, kabupaten, kota, penindakan illegal fishing maupun pemantauan terumbu karang, oseanografi, dan hidrografi," tuturnya.
Sedangkan di bidang penguasaan teknologi stasiun bumi satelit penginderaan jauh, katanya, telah dibangun stasiun bumi satelit di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, BMKG Jakarta, dan Indeso, Perancak, Bali selatan.
"Kemampuan membangun satelit telah dikuasai Lapan dengan hadirnya satelit mikro penginderaan jauh, yang diberi nama Satelit Lapan A-1 dan saat ini sudah beroperasi selama lima tahun dari target beroperasi hanya tiga tahun," katanya.
Dalam waktu dekat, Menko Maritim akan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri guna mendengarkan paparan program Inasat, sehingga dapat diambil kebijakan pemerintah selanjutnya.
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
