Silakan lapor jika ada Kodim yang tidak mendukung. Saya akan copot yang bersangkutan."
Palu (ANTARA News) - Pemerintahan Presiden Joko Widono (Jokowi) beberapa waktu lalu telah mencanangkan kedalauatan pangan di Tanah Air. Tiga tahun (2015-2017), Presiden Jokowi manargetkan Indonesia mencapai kedaulatan pangan nasional.

Dalam rangka mewujudkan program swasembada pangan nasional, pemerintah menjalin kemitraan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya TNI Angkatan Darat. Di seluruh penjuru Nusantara pun TNI dilibatkan untuk mendukung dan menyukseskan program tersebut.

Bahkan, khusus di Sulawesi Tengah (Sulteng) program dimaksud mendapat sambutan dan dukungan kuat dari Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen TNI Bachtiar yang diwujudkan, antara lain ketika berkunjung ke Palu pada Januari 2015.

Sebagai bentuk keseriusan TNI mendukung program dimaksud, Bachtiar bahkan memperingatkan komandan Kodim di seluruh wilayah Sulteng yang tidak mendukung program itu akan dicopot dari jabatannya.

"Silakan lapor jika ada Kodim yang tidak mendukung. Saya akan copot yang bersangkutan," katanya di hadapan Gubernur Sulteng, bupati/wali kota dan muspida serta dinas pertanian provinsi, kabupaten dan kota saat acara pemantapan upaya khusus peningkatan produksi pangan di Sulteng.

Dalam kesempatan itu, ia meminta para Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) di wilayah Sulteng membantu petani untuk meningkatkan produksinya sehingga kesejahteraan bertambah.

Ia mengatakan bantuan dandim itu berupa pendampingan kepada petani yang dilakukan oleh bintara pembina desa (babinsa).

Para babinsa itu nantinya juga akan dilatih untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanian.

Selain itu, peran dandim juga bisa mendampingi petani saat mengajukan pinjaman lunak di bank. "Tapi, pinjaman itu harus dilunasi, supaya pinjaman selanjutnya lancar," katanya.

Dia juga meminta para dandim mengawasi peredaran benih dan pupuk bersubsidi agar diterima ke pihak yang tepat.

"Jangan sampai pupuk bersubsidi itu hilang, dan penyebarannya juga harus tepat sasaran," ujarnya.

Saat ini terdapat lima Kodim (Komando Distrik Militer) di Sulawesi Tengah yang membawahi 13 kabupatan/kota.

Dandim juga diminta untuk bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota agar memajukan pertanian setempat agar tercipta swasembada pangan.

Namun demikian, Pangdam Bachtiar juga meminta semua pihak untuk tidak mengedepankan ego sektoral layaknya ditekankan Presiden Jokowi, yakni mengurusi kepentingan instansinya sendiri terkait upaya pencapaian swasembada pangan.

"Kita tidak bisa kerja sendiri karena semuanya saling berkaitan," katanya.

Pokoknya, menurut dia, TNI akan mengawal program tersebut sampai ke desa-desa di seluruh wilayah Sulteng. Hal serupa juga dilakukan jajaran TNI di daerah lain.

Target ekspor

Kepala Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Paranrasid mengatakan, Sulawesi Tengah ditargetkan menjadi daerah yang mengekspor komoditas padi, jagung dan kedelai.

"Ini target yang diharapkan Kementerian Pertanian dapat terealisasi dalam tiga tahun ke depan," katanya ketika hadir dalam acara penandatanganan Pakta Integritas Pemantapan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Pajala antara Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan Bupati/Wali Kota dan Dandim se-Sulteng di Palu beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, pemerintah pusat telah mencanangkan selama tiga tahun hingga 2017, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor pangan.

"Pak Presiden Joko Widodo dalam program tiga tahun ke depan menekankan Indonesia sudah mampu mencapai swasembada pangan," katanya.

Karena itu, Kementerian Pertanian dalam mendukung dan menyukseskan program swasembada pangan telah menjalin kerja sama dengan TNI.

Kerja sama tersebut telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mabes TNI AD).

Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menandatangani nota kesepahaman bersama untuk mewujudkan program kedaulatan pangan nasional itu di Jakarta pada 8 Januari 2015. Para pihak sepakat untuk saling mendukung dengan melibatkan peran serta sumber dayanya hingga tingkat daerah.

Kesepahaman itu dilanjutkan hingga tingkat provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Tanah Air, termasuk yang sedang dilakukan di Sulawesi Tengah.

Dengan penandatangan nota kesepahaman antara Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota dengan bupati/wali kota dan Dandim se-Sulteng, dinilainya, niscaya program kedalaulatan pangan bisa tercapai sesuai yang diharapkan pemerintah pusat.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola menyambut dan mendukung program pemerintah pusat dalam hal pemantapan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (pajala) guna menjamin kedaluatan pangan nasional.

Sulteng, ditegaskannya, siap menysukseskan program swasembada pangan nasional.

Namun demikian, ia mengemukakan, pemerintah pusat harus pula mendukung dengan penyediaan anggaran memadai, karena jika hanya mengandalkan anggaran APBD provinsi, kabupaten/kota sangat sulit untuk terealisasi.

"Kita butuh infrastruktur yang memadai pula guna mendukung program swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai pada 2017," katanya.

Insfrastruktur yang diperlukan Sulteng, menurut dia, antara lain jalan dan irigasi harus pula memadai.

"Jika semua itu dapat disediakan pemerintah pusat dan daerah, niscaya apa yang telah diprogramkan pemerintah Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia sudah harus swasembada pangan 2017, niscaya bisa tercapai," katanya.

Sulteng selama ini, dinyatakannya, telah mencapai swasembada beras. Sementara jagung dan kedelai belum. Khusus produksi beras, Sulteng setiap tahun mengalami surplus sebanyak 270.000 ton.

"Saya juga optimistis, jika semua program pemantapan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (pajala) di Sulteng, di mana ikut melibatkan TNI. Jika dilakukan dengan baik, maka niscaya produksi dan produktivitas hasil panen petani meningkat," katanya.

Dengan demikian, ia menambahkan, Sulteng bisa menjadi daerah pertama di Indonesia yang mampu mengekspor perdana pajala sesuai ditargetkan Kementerian Pertanian. Juga pendapatan dan kesejahteraan petani di Sulteng tentu meningkat.

Oleh Anas Masa
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2015