Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI asal Partai Demokrat, Wahidin Halim di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin menyikapi hasil rapat penyampaian pendapat akhir mini di Komisi II DPR terkait Revisi UU Pilkada (UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang).
"Fraksi Partai Demokrat menyampaikan rasa syukur bahwa perjuangan Partai Demokrat bersama rakyat yang menghendaki Pilkada Langsung melalui Perppu yang dilahirkan oleh Pemerintahan Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat telah terpenuhi," kata Wahidin.
Untuk uji publik, katanya, Fraksi Partai Demokrat tetap bertahan bahwa uji publik menjadi keniscayaan dalam rangka menciptakan Pilkada yang transparan dan akuntabel serta untuk melahirkan pemimpin daerah yang teruji kualitasnya, baik secara moral, intelektual, sosial, serta memiliki track record yang baik dan tidak tercela.
"Bagi kami, poin ini adalah sesuatu yang prinsip dan fundamental sehingga tidak bisa dihapus dalam revisi ini. Kalau kendalanya hanya soal teknis administratif dan memakan waktu, ya tinggal diatur saja agar masuk dalam tahapan Pilkada.
Dalam 10 poin perbaikan yang sejak awal Partai Demokrat mengusulkan uji publik merupakan poin utama untuk menciptakan kualitas Pilkada menjadi lebih baik," katanya.
Sedangkan untuk pencalonan tanpa pasangan, Fraksi PD tetap bertahan agar pencalonan Kepala Daerah dilakukan tanpa pasangan atau Gubernur, Bupati, dan Walikota saja.
Hal ini, kata Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) Komisi II Fraksi Partai Demokrat, sebagai konsekuensi berpikir logis atas fakta disharmoni atau konflik antara Kepala Daerah dengan Wakilnya sampai angka 93 persen pecah kongsi atau sekitar 986 pasangan dan hanya 7 persen atau 40 yang berpasangan kembali.
"Realitas ini telah mengganggu efektifitas pemerintahan daerah dan menghambat proses pelayanan masyarakat. Terhadap dua hal ini, sikap kami tetap bertahan, walaupun berada pada posisi minoritas, paling tidak, kami memang benar-benar memperjuangkan Pilkada yang lebih baik," demikian Wahidin.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
