Jakarta (ANTARA News) - Praktisi sebuah lembaga keuangan mengatakan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp64,8 triliun dinilai bisa dimanfaatkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tujuh persen.

"Kucuran dana tersebut harus mendapat pengawasan yang ketat agar alokasi pemanfaatannya bisa sesuai dengan rencana," kata Dirut Indosterling Capital, William Henley yang merupakan di Jakarta, Selasa.

Pernyataannya tersebut terkait keputusan hasil sidang paripurna di DPR terkait dengan keputusan APBN Perubahan 2015.

Dari total anggaran belanja negara sebesar Rp1.984,1 triliun, senilai Rp64,8 triliun diantaranya disuntikkan kepada 35 perusahaan di bawah Kementerian BUMN dan lima perusahaan di bawah Kementerian Keuangan.

Suntikan dana itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kucuran dana pada periode sebelumnya, sebesar Rp5,1 triliun.

"Saya cukup yakin suntikan modal senilai Rp64,8 triliun ke sejumlah BUMN itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tujuh persen per tahun mulai 2018," kata dia.

William menyambut positif karena dari suntikan modal kepada BUMN itu sebagian besarnya ditujukan bagi pembangunan infrastruktur. Misalnya, perbaikan dan pembangunan bandar udara melalui PT Angkasa Pura II sebesar Rp2 triliun.

Lalu kucuran suntikan modal kepada PT Pelindo IV senilai Rp2 triliun untuk pembangunan pelabuhan.

Terkait sokongan program maritim yang diusung kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, William melihat hal yang positif. Diantaranya kucuran dana PMN yang diterima kepada PT Pelni sebesar Rp500 miliar, PT Dok Perkapalan Surabaya Rp200 miliar, PT Dok Kodja Bahari senilai Rp900 miliar serta dua perusahaan perikanan yang mendapatkan Rp500 miliar.

"Belum lagi kucuran dana untuk pembangunan jalan tol trans Sumatera yang bisa segera dibangun dengan suntikan modal Rp3,6 triliun kepada PT Hutama Karya. Ini semua jika dilaksanakan dengan benar, saya yakin akan dapat memberikan "multiplier effect" yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita," papar dia.

Namun demikian pria yang akrab disapa William Botak ini menyarankan agar perlu adanya transparansi dan pengawasan lebih ketat kepada seluruh perusahaan penerima dana PMN ini.

"Jangan sampai suntikan modal yang sudah besar ke BUMN ini malah menjadi kontraproduktif. Inilah yang harus diperketat. Saya yakin jika suntikan dana ke BUMN ini bisa berjalan target meraih pertumbuhan ekonomi tujuh persen per tahun, rasanya akan dapat terealisasi," katanya mengingatkan.

(I025/R010)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015