Kami bersikap membantu, kita ikuti SOP yang diberikan oleh Kemenhub.

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggandeng kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan menandatangani nota kesepahamanan (MoU) pengamanan objek vital nasional.

Penandatangangan nota kesepahaman itu dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

Sebelum melakukan MoU, Menhub Ignasius Jonan sudah melakukan pertemuan dengan Panglima TNI untuk membahas masalah itu di Mabes TNI, Senin (16/2).

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan MoU itu salah satunya berdasarkan permintaan Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, yang meminta agar TNI melakukan sinergi dengan kementerian yang ada dalam rangka memperlancar pembangunan nasional.

"Banyak MoU yang kita lakukan untuk memperlancar pembangunan nasional. Dalam UU TNI, ancaman yang bersifat militer leading sector nya adalah TNI. Kalau ancaman bersifat nonmiliter, kita akan hanya mem-back up saja," kata Panglima TNI.

Menurut dia, MoU itu tujuannya tak ada lain hanya memberikan dukungan sepenuhnya untuk Kemenhub. Dalam menjalankan tugasnya, TNI tak berpikir untuk kembali menerapkan dwifungsinya.

"Harus dibedakan fungsi yang lalu dengan sekarang. Kita tak inginkan pembangunan nasional terganggu. Kami bersikap membantu, kita ikuti SOP yang diberikan oleh Kemenhub. Kemudian, SOP diberikan kepada prajurit agar tak berjalan sendiri-sendiri," jelasnya.

Personel TNI akan diperbantukan ke bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan serta obyek-obyek transportasi di bawah kendali Kementerian Perhubungan.

Personel TNI yang akan diperbantukan adalah personel yang akan memasuki masa pensiun sekaligus untuk magang dalam masa MPP (Masa Persiapan Pensiun).

Menhub Ignasius Jonan mengucapkan terima kasih atas dukungan TNI atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Kemenhub ke depan.

Menurut dia, apa yang dilakukan oleh Panglima TNI adalah untuk mendukung pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam aturan yang ada.

"Pembangunan nasional ditujukan pada daerah terjauh, terdalam, wilayah perbatasan dan daerah bencana," katanya.

Ia mengatakan, pembangunan laut yang ada saat ini sebanyak 1246 pelabuhan dan direncanakan akan dibangun kembali 100 pelabuhan dalam waktu lima tahun.

Untuk bandara, saat ini terdapat 237 bandara dan direncanakan 49 bandara baru yang akan dibangun. Begitu juga stasiun kereta, di mana sudah ada 576 stasiun dan direncanakan akan dibangun 120 stasiun kereta yang baru.

Dalam tahap pembangunan ini, tak hanya ancaman yang bersifat kamtibnas, namun ancaman yang bersifat skala nasional. Oleh karena itu, Kemenhub menggandeng TNI.

(S037)



Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2015