"Kemungkinan berubah sebab basis kekuatan politik kita sangat mudah berubah," kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, perubahan peta politik koalisi parpol antara KIH dan KMP semakin menguat, terlebih dikaitkan dengan konteks pengisian jabatan publik di mana Presiden Joko Widodo tidak lagi bersedia didikte oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurut Syamsuddin, PDIP sebaiknya segera mengubah sikap dengan tidak memerlakukan Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai.
"Sebaiknya PDIP tunduk pada Jokowi sebagai presiden, dan jangan lagi memperlakukannya sebagai petugas partai," kata dia.
Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito mengatakan PDIP tidak mungkin memakzulkan Presiden akibat pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri karena pemakzulan memerlukan prosedur panjang dan prasyarat yang tidak mudah secara hukum.
Menurut dia, apabila PDIP tidak melakukan strategi yang benar, maka "Justru jika salah langkah PDIP akan menuai pada lima tahun mendatang."
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
