"Kenaikkan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya sudah mulai terjadi sejak akhir tahun 2014 dan terus berlangsung sampai sekarang," kata dia di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan kenaikan harga beras yang juga diikuti kenaikan harga bahan pokok lainnya seperti telur, sayuran, daging, dan gula, adalah hal yang serius.
"Situasi ini selain membuat resah masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga, juga berpotensi menimbulkan citra negatif pemerintah yang sedang gencar membangun swasembada pangan khususnya beras, jadi harus segera diatasi," ujar dia.
Jika tidak segera bisa diatasi, maka akan menimbulkan persepsi publik pemerintah kurang cakap mengelola beras dan kalah sigap dibanding mafia beras.
"Persepsi ini jangan sampai terbangun karena akan sangat merugikan public trust (kepercayaan publik) kepada pemerintah dalam hal kemampuan menjamin ketersediaan beras dan pendistribusiannya kepada masyarakat atau konsumen sebagai end-user," lanjut dia.
Dia menyarankan, pembenahan dan konsolidasi manajemen pangan khususnya beras mulai dari hulu sampai hilir, dari sawah hingga pasar beras, selain mengusulkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan sebagai distributor beras.
"Saya optimistis BUMDes bisa menjadi instrumen pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di desa," kata dia.
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
