"Kami berharap kickoff segera dilakukan mengenai hal-hal yang dianggap untuk pengelolaan sepakbola, seperti dokumen tunggakan pemain silakan saja (diverifikasi) tapi jangan dijadikan alat atau syarat agar ISL tidak bisa dilakukan," kata Riefky dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin.
Riekfy mengatakan keputusan pemerintah menunda ISL hingga dua pekan mendatang sejak 18 Februari 2015 telah menyalahi kesepakatan yang pernah diputuskan saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.
"Timbul kesepakatan yang meminta baik Kemenpora maupun PSSI mengambil kebijakan yang tidak akan membawa mundur persepakbolaan Indonesia," kata Riefky.
Ia berharap BOPI tidak terlalu kaku menyikapi ISL 2015 karena bukan hanya PT Liga dan klub yang dirugikan, tetapi juga masyarakat Indonesia yang sudah menanti kompetisi terbesar di Tanah Air ini.
Dalam rapat yang dihadiri pengurus PSSI, PT Liga Indonesia dan perwakilan 18 klub ISL itu, DPR juga meminta PT Liga menyelenggarakan ISL sesuai jadwal yakni pada 20 Februari 2015 tanpa harus ada rekomendasi BOPI.
"PT Liga yang merupakan pihak swasta seharusnya memiliki kebebasan menggelar ISL 2015 karena wewenang berada di PT Liga dan PSSI. Pemerintah hanya memberi masukan yang regulatif," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menjadi pimpinan DPR dalam masa reses.
Fahri mengusulkan berkomunikasi dengan Menpora Imam Nahrawi karena menurutnya DPR tidak memiliki kuasa membentuk dewan yang bisa mengeksekusi kapan ISL diselenggarakan tepat waktu.
CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono menyatakan pihaknya akan membuat jadwal terbaru "kickoff" pada laga pembuka ISL.
"Kami revisi dulu jadwalnya, disimulasikan pertandingan pada 4 atau 5 April. Saya belum bisa berandai-andai yang penting kepastiannya dulu dari BOPI, karena itu yang sebenarnya diinginkan klub," kata Joko.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
