Kepala BIN sebaiknya diserahkan kepada Presiden

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy, mengatakan, sebaiknya biarkan Presiden Joko Widodo yang memilih secara objektif kepala Badan Inteligen Negera (BIN).

"Negara ini membutuhkan suasana kondusif, tidak gaduh, agar Nawa Cita-nya Jokowi-JK bisa terwujud. BIN yang profesional dibutuhkan untuk membantu presiden menciptakan suasana kondusif itu," kata Edy, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Dia juga menyitir tudingan Direktur Setara Institue, Hendardi, bahwa mantan Wakil Kepala BIN, As'ad Said Ali, pelanggar HAM.

"Pak As'ad Said Ali bukan pelanggar HAM. Saya sudah tanya ke beberapa komisioner KOMNAS HAM bahwa tidak ada dokumen apapun di KOMNAS HAM yang menyatakan Pak As'ad terlibat dalam pelanggaran HAM," kata Edy.

"Saya kira tuduhan personal kepada beliau sangat subjektif dan berdasarkan kepada kebencian pribadi. Jangan melakukan kriminalisasi kepada seseorang," katanya.

As'ad Said adalah Wakil Ketua Umum PB NU, organisasi keagamaan terbesar di negeri ini dan bahkan terbesar di dunia. Beliau sangat dihormati di lingkungan NU dan pesantren pesantren.

Bahkan sebagai wakil ketua umum PB NU beliau sangat perhatian dan aktif terhadap pendidikan kaderisasi dan penanaman nilai nilai kebangsaan kepada anak anak muda NU.

"Kalau ada pihak yang sengaja memainkan isu posisi kepala BIN untuk mengkriminalisasi beliau, saya kira akan banyak yang tersinggung dan menimbulkan reaksi," kata dia.

Hendardi mengatakan ada tiga nama yang disebut-sebut bakal jadi calon kepala BIN. Mereka adalah mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, mantan Wakil Kepala BIN, As'ad Said Ali, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin.

Menurut Hendardi, ketiga nama itu jelas diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia. ‎