"Dari awal kita sudah garis bawahi bahwa ini sebagai sebuah gerakan. Makanya ke depan kita mau dorong terus gerakan ini agar pendidikan nasional semakin kuat," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan di Jakarta, Selasa.
Usai membuka simposium pendidikan yang digelar gabungan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) ia mengatakan bahwa pelibatan publik adalah keniscayaan dalam kerangka pendidikan sebagai sebuah gerakan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ia mengatakan, bahkan menjadikan pelibatan publik dalam pendidikan sebagai prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional.
Ia menjelaskan pula bahwa pemerintah memiliki tiga kerangka strategis dalam membangun pendidikan dan kebudayaan lima tahun ke depan.
Pertama, menguatkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yakni guru, siswa, orangtua, dan kepala sekolah untuk membentuk ekosistem yang sehat dan kuat.
Kedua, mempercepat peningkatan mutu dan akses pendidikan. Dan ketiga, mengembangkan efektivitas birokrasi pendidikan melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik.
"Kami mempunyai banyak sumber daya akan tetapi mempunyai batasan-batasan dalam pelaksanaan program-program baik dalam tata aturan maupun tata kelola. Di sisi lain, publik, masyarakat memiliki kebebasan dan kreativitas yang begitu luas dalam turut mengembangkan pendidikan," ujar Anies.
Ia mengatakan sinergi pemerintah dan masyarakat akan dapat mempercepat terwujudnya tiga prioritas strategis tersebut.
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan mengapresiasi upaya pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan nasional.
Menurut dia, masyarakat sipil sudah selayaknya ikut andil dalam pengambilan keputusan guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil memang menjawab kebutuhan masyarakat.
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015
