Hal itu dikatakan Zainuddin karena banyaknya tekanan dari dunia internasional, bahkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar Indonesia membatalkan hukuman mati.
"Karena itu, pemerintah Jokowi harus kuat dan tidak melemah menghadapi tekanan-tekanan tersebut. Protes Brasil dan negara lainnya itu bisa dipahami karena pemerintahan lalu mudah memberi grasi dalam kasus narkoba. Pemerintah harus kuat, jangan lemah. Jangan beri peluang," ujar Zainuddin di Jakarta, Selasa.
Zainuddin melanjutkan, sikap pemerintah Brasil yang menolak untuk menerima Duta Besar RI Toto Riyanto harus ditanggapi dengan tegas dan hati-hati.
Sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff jelas-jelas melecehkan Indonesia. Sikap politik pemerintah Brasil dapat dipahami sebagai sikap diplomatik yang menekan dan memprotes kebijakan politik hukum negara lain.
"Dalam pergaulan internasional, pasang surut hubungan bilateral adalah hal yang biasa. Pemerintah RI harus hati-hati dalam mengelola konflik dalam hubungan ini," ujarnya.
Ahmad memprediksi, penundaan penerimaan mandat duta besar RI akan terus dilakukan Brasil sampai eksekusi mati gelombang kedua terhadap gembong narkoba.
"Salah seorang gembong narkoba yang akan dieksekusi mati nanti kan juga dari Brasil. Gelombang yang pertama juga ada warga mereka," cetusnya.
Karena itu, pemerintah Indonesia tidak perlu melangkah lebih jauh dan gegabah. Misalnya dengan mereview hubungan dagang dan pertahanan yang selama ini sudah terjalin dan saling menguntungkan.
"Sikap diplomatik yang ditunjukkan Kementerian Luar Negeri dengan memanggil pulang Toto sebagai protes dan menyampaikan nota protes atau diplomatik sejauh ini sudah cukup baik," sebutnya.
Kecuali, katanya, pemerintah Brasil mengeluarkan sikap politik yang lebih keras lagi, maka pemerintah Indonesia harus menaikkan level respon tindakan diplomatiknya. Begitupun terhadap Australia dan Perancis.
"Sikap kita juga harus simetris dengan sikap mereka. Jangan juga terkesan berlebihan seperti kebakaran jenggot. Saya yakin hubungan bilateral lainnya baik-baik saja," tegasnya.
"Dalam pergaulan internasional, pasang surut hubungan bilateral adalah hal yang biasa. Pemerintah RI harus hati-hati dalam mengelola konflik dalam hubungan ini," ujarnya.
Ahmad memprediksi, penundaan penerimaan mandat duta besar RI akan terus dilakukan Brasil sampai eksekusi mati gelombang kedua terhadap gembong narkoba.
"Salah seorang gembong narkoba yang akan dieksekusi mati nanti kan juga dari Brasil. Gelombang yang pertama juga ada warga mereka," cetusnya.
Karena itu, pemerintah Indonesia tidak perlu melangkah lebih jauh dan gegabah. Misalnya dengan mereview hubungan dagang dan pertahanan yang selama ini sudah terjalin dan saling menguntungkan.
"Sikap diplomatik yang ditunjukkan Kementerian Luar Negeri dengan memanggil pulang Toto sebagai protes dan menyampaikan nota protes atau diplomatik sejauh ini sudah cukup baik," sebutnya.
Kecuali, katanya, pemerintah Brasil mengeluarkan sikap politik yang lebih keras lagi, maka pemerintah Indonesia harus menaikkan level respon tindakan diplomatiknya. Begitupun terhadap Australia dan Perancis.
"Sikap kita juga harus simetris dengan sikap mereka. Jangan juga terkesan berlebihan seperti kebakaran jenggot. Saya yakin hubungan bilateral lainnya baik-baik saja," tegasnya.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
