Keraguan, ketidakpercayaan, kemarahan terhadap sikap politik dari partai politik disampaikan langsung oleh rakyat dengan berbagai cara dan ungkapan yang berbeda-beda"
Jakarta (ANTARA News) - Politikus PDI Perjuangan Adian Yunus Yusak Napitupulu menegaskan partainya tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam pernyataan tertulisnya, hari ini, Adia mengatakan hingga hari in Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI tidak pernah membicarakan Hak Angket atau Hak Interpelasi terhadap Presiden Jokowi.

"Dengan tidak membuka peluang bagi Hak Angket maupun Interpelasi maka otomatis sikap itu menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintahan Jokowi," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu.

Namun Adian menyatakan, sebagai kader partai yang menjunjung tinggi demokrasi ia menghormati sikap politik partai mana pun yang mewacanakan Hak Angket maupun Interpelasi.

"Namun perlu disadari bahwa rakyat tidak bodoh. Rakyat berpikir dan mengamati dengan cermat sikap politik dari masing-masing partai politik," katanya.

Dengan kearifannya, lanjut Adian, rakyat sanggup membedakan apakah Hak Angket maupun Interpelasi dilakukan untuk kepentingan rakyat dan negara atau hanya untuk melampiaskan dendam dari kekalahan politik maupun ambisi politik beberapa orang.

Ia mengatakan, dalam dinamika politik saat ini, tiap partai politik sedang diuji langsung oleh rakyat melalui beragam media.

"Keraguan, ketidakpercayaan, kemarahan terhadap sikap politik dari partai politik disampaikan langsung oleh rakyat dengan berbagai cara dan ungkapan yang berbeda-beda," kata Adian.

Adian mengatakan, dari proses politik yang berlangsung beberapa waktu lalu, PDIP sudah membuktikan bahwa walau Jokowi menjadi calon presiden karena rekomendasi DPP PDI Perjuangan, tetapi bukan berarti PDIP kehilangan kekritisannya dalam mengoreksi langkah Presiden.

"Sudah terbukti jika ada sikap politik yang berbeda, maka PDI Perjuangan tidak ragu untuk berbeda dengan Presiden yang diperjuangkannya," kata dia.

Adian lalu menyebut pernyataan kritis kader-kader PDIP terhadap sebagai beberapa menteri adalah bukan sikap dan perintah resmi partai, melainkan pandangan pribadi politisi yang memang dijamin oleh demokrasi.

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015