"Itu mungkin masalah politik, tapi urusan perdagangan masih berjalan terus, kecuali kondisinya sudah parah sekali," kata dia di Jakarta, Selasa.
Sofyan mengatakan hingga saat ini belum ada tanda-tanda Pemerintah Indonesia akan memutus hubungan perdagangan dengan kedua negara karena masalah yang ada adalah perkara hukum dan politik, bukan ekonomi.
Ia menambahkan kondisi pasang surut dalam hubungan dengan negara lain selalu ada, namun akan lebih baik apabila Pemerintah Australia dan Brasil menghormati hukum di Indonesia, apalagi kasus itu menyangkut masalah narkoba.
"Hukum adalah hukum, kita melaksanakan putusan yang sudah inkracht, dan eksekusi itu untuk melindungi warga negara Indonesia. Ini urusannya dengan bandar narkoba," katanya.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi juga menilai protes keras yang dilayangkan Pemerintah Australia dan Brasil terkait putusan hukuman mati bagi warga negara mereka hanya sementara.
"Nanti dingin lagi, biasa lagi hubungannya," kata Sofjan.
Pemerintah Australia mendesak agar eksekusi mati terhadap dua warga negaranya dibatalkan, sedangkan Presiden Brasil Dilma Rousseff menolak surat mandat Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto sebagai protes atas hukuman mati kepada warga negaranya.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
