Salah seorang warga Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan, Bengakalis, Aziz kepada Antara di Pekanbaru, Kamis mengatakan dugaan penipuan ini terjadi pada Agustus 2014 silam, dimana Sy yang merupakan warga Bengakalis mendatangi warga desa setempat.
Sy yang membawa serta surat berita acara CV Dyaericell menawarkan kepada warga untuk mendapatkan instalasi listrik dengan syarat harus membayar sejumlah uang. Kemudian, warga yang mengenal Sy dengan baik menyambut senang tawaran tersebut.
"Saat itu tidak ada kecurigaan karena selain membawa serta berita acara dari rekanan PLN, kita juga mengenal Sy dengan baik. Kemudian kita yang hanya orang desa dan tidak punya pikiran buruk menuruti apa yang disyaratkan oleh Sy yaitu membayar uang untuk instalasi," kata Aziz.
Kemudian setelah membayarkan uang tersebut ternyata hingga kini instalasi listrik tidak kunjung dipasang. Setelah ditelusuri melalui PLN Dumai, diketahui Sy menggunakan berita acara yang diubah tahun yang seharusnya tahun 2013 menjadi tahun 2014, atau saat penawaran itu dilakukan.
Menurut Aziz, dirinya telah menemui pihak dari CV Dyaricell untuk mengetahui posisi Sy di perusahaan tersebut. Akan tetapi pihak CV Dyaricell bahkan tidak mengenal pelaku.
Selanjutnya dikarenakan warga yang mengenal Sy secara personal, telah menemui Sy dan memintanya untuk mengembalikan uang mereka. Namun, hingga kini Sy tidak kunjung mengembalikan uang warga.
Aziz juga telah menghubungi Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengingat ratusan warga telah tertipu, bahkan di antara mereka ada yang rela menjual tanah demi listrik.
Ia berharap Pemerintah melalui Dinas Pertambangan dan Energi agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warga ratusan warga desa.
Sementara itu, Aziz telah melaporkan kasus ini ke Ombudsman Riau, dan meminta kepada Ombudsman untuk menelusuri dugaan penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan CV Dyaericell.
Dalam hal ini Komisioner Ombudsman Riau, Dasuki mengatakan telah mendapatkan klarifikasi dari PLN dan dijelaskannya bahwa program instalasi listrik itu seharusnya gratis pada 2013. Namun, terkait penipuan tersebut, Ombudsman mengatakan bahwa hal tersebut sudah masuk ke ranah pidana.
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015
