"Mungkin tujuan Menteri Susi baik, tapi tidak menpertimbangkan berbagai aspek yakni sosial, ekonomi, budaya dan tradisi masyarakat," kata Herman Khaeron melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Menurut Herman, Menteri KKP Susi Pujiastuti hendaknya menangguhkan dulu beberapa peraturan menteri (Permen) yang diterbitkannya sambil membuka ruang konsultasi publik sekaligus mempersiapkan program aksi yang sepadan dengan harapan rakyat.
Hal ini, kata dia, untuk menghindari berbagai ekses yang terjadi di tataran nelayan, seperti kehilangan pendapatan dan menjadi berurusan dengan aparat penegak hukum.
"Kasihan rakyat kecil, untuk mempertahankan kehidupannya saja sudah berat, kemudian lahir aturan-aturan yang makin memberatkan," katanya.
Menurut dia, aksi unjuk rasa ribuan nelayan di depan kantor Kementerian KKP menunjukkan bahwa kebijakan Menteri KKP Susi Pujiastuti belum pro-rakyat.
Kebijakan Pemerintah dalam bentuk peraturan menteri, kata dia, belum mengakomodasi dan mendengarkan suara rakyat, bahkan terkesan angkuh.
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, Pemerintah pada prinsipnya adalah pelayan rakyat dan hakikat pembangunan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Karena itu, kata dia, lahirnya Peraturan Menteri (Permen) KKP No 56 tahun 2014, Permen KKP No 57 tahun 2014, Permen KKP No 1 tahun 2015, Permen KKP No 2 tahun 2015, dan sedang disusun Permen KKP soal
pemanfaatan zona 4 mil dari pantai yang hanya untuk nelayan dengan alat tangkap pancing.
Sejumlah Permen KKP tersebut, kata dia, terkesan dipaksakan dan tanpa melakukan konsultasi publik, sosialisasi, dan mempersiapkan program alih profesi dan afirmatif program sebagai
kompensasinya.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
