Bandarlampung (ANTARA News) - Kolaborasi antara pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perwakilan masyarakat dalam simposium pendidikan nasional, telah menyepakati adanya sejumlah rekomendasi strategis bagi perbaikan dan pengembangan pendidikan nasional.
Kangsure Suroto dari Yayasan Satu Karsa Karya Surakarta, perwakilan masyarakat sipil dalam simposium yang juga dihadiri perwakilan dari Lampung itu, dalam penjelasan diterima di Bandarlampung, Jumat, menyebutkan simposium yang dilaksanakan di Jakarta beberapa hari lalu, dihadiri Mendikbud Anies Baswedan, dan telah melahirkan Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Strategis.
Dia menyebutkan, rekomendasi penting itu, antara lain akses dan keterjangkauan sekolah, anggaran pendidikan dasar gratis, revitalisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, mutu dan kurikulum pendidikan, peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, serta penataan dan pemerataan guru.
"Partisipasi publik aktif untuk menangkap masukan-masukan maupun melakukan pemantauan terhadap pelayanan negara yang merupakan wujud penguatan akuntabilitas negara, harus menjadi bagian dari standar tata kelola pemerintahan," kata Kangsure Suroto, perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP).
Dia menegaskan, kebijakan yang diambil, jika dikonsultasikan kepada publik secara terbuka, maka dapat menekan konflik pada tahap implementasi.
"Kami, masyarakat sipil, sangat mengapresiasi terobosan Pak Menteri dalam mendorong partisipasi publik dalam proses kebijakan pendidikan," ujarnya pula.
Kemendikbud telah merangkul perwakilan organisasi masyarakat sipil se-Indonesia untuk perbaikan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini terjalin dalam sebuah simposium pendidikan nasional bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajaran pejabat tinggi Kemendikbud maupun puluhan orang penggiat pendidikan yang tergabung dalam KMSTP, termasuk utusan dari Provinsi Lampung.
Simposium ini melahirkan sejumlah rekomendasi penting bagi Kemendikbud untuk memperbaiki pelayanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia, dan komitmen kedua belah pihak untuk bekerjasama mewujudkannya.
"Kolaborasi yang baru pertama kali terjadi ini merupakan salah satu cara mewujudkan pendidikan sebagai sebuah gerakan bersama," kata Mendikbud Anies Baswedan, dalam pidato pembukaan simposium pendidikan tersebut.
Berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, praktik keterbukaan dan pelibatan publik ini, menurutnya, juga dapat memfasilitasi implementasi kebijakan yang diambil oleh kementerian.
"Partisipasi publik di berbagai tingkat, nasional dan daerah, akan meningkatkan akuntabilitas dan membantu memastikan bahwa keputusan kebijakan yang diambil memang berdasarkan kebutuhan," ujar Anies lagi.
Enam isu strategis yang didiskusikan secara paralel oleh enam kelompok pemerintah dan non-pemerintah dalam forum ini, membuahkan sejumlah hal dan rekomendasi penting yang akan ditindaklanjuti dan dikawal bersama, antara lain, pertama, membuat rancangan peraturan pemerintah terkait penataan dan pemerataan guru untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan, rekrutmen, dan pendistribusian guru.
Rekomendasi kedua, memprioritaskan pembentukan Dewan Pendidikan Nasional dan merevisi Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 untuk merevitalisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam rangka pengawasan dan perencanaan pengelolaan sekolah yang transparan dan akuntabel.
Ketiga, mengembangkan mekanisme untuk memastikan bahwa sertifikasi guru bertujuan murni untuk peningkatan mutu guru, dan bukan difungsikan sebagai mekanisme peningkatan kesejahteraan guru, serta membuat kerangka pengembangan kompetensi guru.
Simposium pendidikan nasional ini merupakan rangkaian acara tiga hari yang dimulai dengan pertemuan akbar koalisi masyarakat sipil se-Indonesia untuk membahas isu terpenting bidang pendidikan, dan diakhiri dengan kesepakatan bersama oleh Mendikbud Anies Baswedan dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan.
Simposium pendidikan nasional ini terselenggara atas dukungan dari USAID/Program Representasi, sebuah program tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).
ProRep bertujuan untuk menghubungkan warga, akademisi, dan pembuat kebijakan demi terwujud keterwakilan efektif dan kebijakan publik yang prorakyat di Indonesia.
Sedangkan Koalisi Masyarakat untuk Transformasi Pendidikan merupakan kumpulan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang melakukan kerja dan advokasi untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Article 33 Indonesia, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Pattiro, dan NEW Indonesia.
Program Representasi adalah sebuah program terkait demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) bekerjasama dengan Koalisi Masyarakat untuk Transformasi Pendidikan, dan menginisiasi komunitas kebijakan pendidikan.
(B014)
Pewarta: Budisantoso Budiman
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2015
