"Semua nama yang menjadi ketua layak mendudukui jabatan itu (Ketua Umum). Hanya saja untuk pimpinan pusat atau ketua yang sebanyak 12 orang itu akan lebih bagus jika ada nuansa baru di mana dari 13 pimpinan pusat itu, 6 atau 7 orang lama dan selebihnya orang baru," kata Din usai wisuda ke-75 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Dome, Sabtu.
Din menyatakan tidak mau lagi dicalonkan menduduki posisi ketua bersama 11 orang ketua lainnya karena Din ingin memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengabdikan diri di Muhammadiyah.
"Kalau untuk ketua umum, jelas tidak bisa karena adanya batasan dari AD/ART, saya baru bisa mencalonkan kembali sebagai ketua umum pada muktamar selanjutnya (2020)," tegas dia.
Ke-12 pengurus pusat tersebut, katanya, paling tidak sudah memiliki organisasi yang representatif untuk memperkuat cita dan citra Muhammadiyah.
Ke-12 pimpinan pusat Muhammadiyah yang dinilai layak menjadi Ketua Umum itu adalah Prof A Malik Fadjar, Dr Haedar Nashir, Muhammad Muqoddas, Dahlan Rais, Yunahar Ilyas, Prof Syafiq A. Mughni, Prof Bambang Sudibyo, Prof Dr Dadang Kahmad, dan Siti Noordjannah Djohantini.
Dia menyatakan persiapan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar yang digelar 3-7 Agustus 2015, sudah hampir tuntas.
"Yang belum siap adalah tempat pembukaan karena sejumlah tempat yang sudah disurvei, kapasitasnya kurang memadai, seperti di Stadion Andi Matalatta (kandang PSM Makassar), kapasitasnya hanya 15 ribu orang dan satu-satunya yang menjadi pilihan adalah di Lapangan Karabesi, namun pada Agustus nanti puncaknya panas, apalagi di wilayah Indonesia Bagian Timur," ujarnya.
Besok (Minggu, 1/3), lanjutnya, masalah tempat dan waktu pembukaan tersebut masih akan dibahas kembali.
Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
