Ini adalah keputusan yang saya ambil sebagai Kepala Negara sejalan dengan Konvensi Wina...Karakas (ANTARA News) - Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu (28/2) mengumumkan pemerintahnya akan menolak untuk memberikan visa kepada sejumlah pejabat Amerika Serikat yang ia sebut "teroris".
Para pejabat AS tersebut meliputi mantan presiden George W. Bush dan Senator Marco Rubio serta Bob Menendez.
Ketika berbicara dalam pertemuan terbuka anti-AS, Maduro mengatakan tindakan itu diambil untuk meredakan "agresmi imperialis" dari Washington, yang telah meningkat dalam beberapa pekan belakangan, demikian laporan Xinhua, Minggu pagi.
"Ini adalah keputusan yang saya ambil sebagai Kepala Negara sejalan dengan Konvensi Wina, Konstitusi Bolivar kita dan kesadaran revolusioner rakyat Venezuela. Saya menyerukan pemberontakan dunia melawan imperialisme AS," katanya.
Maduro menambahkan ia akan membatasi jumlah diplomat AS yang diperkenankan bekerja di negara Amerika Selatan yang dipimpinnya dan mengharuskan warga negara AS mengajukan permohonan visa jika mereka ingin mengunjungi Venezuela.
Keputusan tersebut menyatakan tindakan AS mencampuri urusan dalam negeri Venezuela telah memaksa Maduro mensahkan serangkaian tindakan pembatasan.
Pada Sabtu (7/2) Maduro menolak "persekongkolan" baru oleh AS, yang bermaksud menggunakan Piagam Demokratik Antar-Amerika (IDC) di Organisasi Negara Amerika (OAS) untuk mensahkan campur tangan asing di negerinya.
Di dalam pidato yang ditayangkan televisi, Maduro mendesak Presiden AS Barack Obama agar memperbaiki sikapnya terhadap pemerintahnya dan menuntut dihormatinnya kedaulatan Venezuela.
Maduro menjelaskan bahwa laporan yang diajukan pada 7 Februari oleh Obama menunjukkan Washington akan mendukung "warga di semua negara tempat pelaksanaan penuh demokrasi menghadapi ancaman, seperti di Venezuela".
"Saya mengeluarkan seruan mendesak kepada semua pemerintah Amerika Latin agar mendukung Venezuela dan menolak persekongkolan baru yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap demokrasi kami," kata Presiden Venezuela tersebut.
IDC adalah alat yang disahkan pada 2001 oleh kebanyakan pemimpin sayap-kanan OAS guna mendukung campur tangan di Karakas.
Ia mendesak rakyat Venezuela agar "terus mengatasi persekongkolan" dan memperingatkan oposisi setempat bahwa pemerintahnya takkan membiarkan setiap bentuk kerusuhan di negara Amerika Selatan itu.
"Amerika Latin tidak lagi menjadi halaman belakang Amerika Serikat dan Venezuela bukan lagi koloni minyaknya," kata Maduro.
(Uu.C003)
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2015
