"Siang ini dibicarakan mengenai program perumahan untuk rakyat, diharapkan ada keputusan konkret sehingga bisa langsung bekerja menyiapkan rumah bagi rakyat," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono usai rapat mengungkapkan, Presiden terus mengawasi kemajuan persiapan pelaksanaan program sejuta rumah, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kami melaporkan penyusunan program ini sudah intensif dibahas di kantor Wapres, baik pendanaannya maupun pembiayaannya," kata Basuki.
Dia mengatakan pendanaan program rumah rakyat ini dari pemerintah, yakni 600.000 rumah yang akan dibangun oleh dana APBN, baik APBN melalui kementerian PU dan Perumahan Rakyat maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Kemenkeu.
Basuki juga mengungkapkan pengadaan rumah rakyat ini pemerintah akan menurunkan uang muka dari 5 persen menjadi 1 persen.
"Masyarakat yang tidak punya payroll (gaji) sehingga tidak bisa untuk jaminan bank dapat memakai sistem KUR," kata Basuki.
Dia juga mengatakan bahwa pembebasan tanah sudah dilakukan untuk 211 rumah dan diharapkan pada April ini sudah dilakukan groundbreaking.
Dalam Rapat terbatas inni, kata Basuki, Presiden memberikan pesan agar perumahan untuk rakyat ini jangan sampai dimanfaatkan oleh para orang kaya sehingga yang berhak justru tidak menikmatinya.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
