"Pemerintah tentu tidak boleh mengorbankan kepentingan daerah, dengan mewacanakan untuk melakukan moratorium pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) selama lima tahun," katanya Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Pernyataan itu dikemukakannya menanggapi wacana pemerintah untuk melakukan moratorium CPNS selama lima tahun, sementara daerah masih sangat membutuhkan CPNS terutama untuk tenaga guru dan medis.
Terkait dengan itu, lanjut Fahri yang ditemui di sela kegiatan kunjungan kerjanya ke Pemerintah Kota Mataram, Senin (2/3), setiap daerah termasuk Pemerintah Kota Mataram harus segera melakukan identifikasi terhadap kebutuhan guru dan tenaga medis di daerah ini.
"Hasil identifikasi bisa juga disampaikan ke kami dan akan menjadi dasar kami untuk mendorong pemerintah agar mempertimbangkan wacana tersebut sebelum menetapkan sebuah kebijakan," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana menyebutkan salah satu permasalahan yang timbul di Kota Mataram saat ini adalah kurangnya tenaga pendidik di jenjang sekolah dasar.
"Khususnya guru kelas sebanyak 415 orang akibat pensiun dan formasi pengangkatan CPNS yang terbatas," katanya.
Diketahui, saat ini jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta di Kota Mataram dari jenjang TK hingga SMA/SMK sebanyak 345 sekolah dengan jumlah peserta didik 89.266 dan tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 7.577 orang.
Ia mengatakan, pada prinsipnya pemerintah kota tetap mengikuti apa pun yang akan menjadi kebijakan, tetapi pihaknya tetap berharap agar pemerintah dapat mempertimbangan keberadaan setiap daerah.
Selain kekurangan guru, Kota Mataram juga kekurangan tenaga medis. Bahkan, dalam rekrutmen CPNS tahun 2014 dua formasi yakni dokter spesialis telinga hidung tenggorokan dan dokter spesialis bedah anak, tidak terisi.
"Seperti inilah kesulitan kita, padahal keberadaan dokter itu sangat dibutuhkan," katanya.
Pewarta: Nirkomala
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
