Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menemukan lima permasalahan yang dihadapi menjelang Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Riau pada Desember 2015.

"Pilkada serentak 2015 di Riau masih menyimpan persoalan antara lain, pertama tidak adanya anggaran KPU Riau untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota," kata Lukman Edy melalui pesannya  di Jakarta, Rabu.

Hal itu ditemukan Lukman saat dirinya mengunjungi KPU Provinsi Riau dan Bawaslu Provinsi Riau.

Politisi PKB itu menjelaskan KPU Riau tidak mendapat bantuan dari APBD provinsi, sementara anggaran yang dimiliki melalui APBN hanya untuk honor dan gaji karyawan.

Masalah kedua, menurut dia, terkait validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di perusahaan perkebunan dan pertambangan yang mobilisasinya tinggi berakibat selisih DPT mencapai puluhan ribu suara.

"Ketiga masalah konflik desa di perbatasan, lima desa yang masih konflik antara dua kabupaten yaitu Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu," ujarnya.

Keempat, menurut Wakil Sekjen DPP PKB itu, terkait masalah DPT di Kecamatan Mandau yang jumlah pemilihnya terlalu besar, memerlukan payung hukum bahwa satu kecamatan boleh memiliki dua atau lebih Panitia Pemilih Kecamatan (PPK).

Dia menjelaskan masalah kelima terkait logistik untuk daerah-daerah sulit dan terpencil, sementara dukungan dana sama dengan daerah daerah yang biasa.

"Pemerintah dalam hal ini kemendagri harus mencari solusi agar semua permasalahan tersebut bisa diantisipasi," katanya.

Dia meminta Kemendagri segera memerintahkan kepada Kabupaten/ Kota yang belum menganggarkan dalam APBD-nya untuk segera melakukan perubahan APBD.

Pemerintah juga harus menyelesaikan sebaik mungkin soal kisruh DPT melalui penyempurnaan E-KTP.

"APBN-P 2015 sudah menganggarkan tambahan Rp1 triliun untuk penyempurnaan e-KTP dalam rangka mendukung pelaksanaan pilkada serentak," ujarnya.

Lukman meminta KPU secepatnya menyelesaikan seluruh Peraturan KPU, yang mengatur lebih rinci pelaksanaan pilkada serentak. Menurut dia PKPU itu paling lambat bulan Mei 2015 harus sudah selesai, karena tahapan akan dimulai bulan Juni 2015.

Pertemuan dengan Bawaslu dan KPU Riau, di Pekanbaru pada Rabu (4/3), menurut Edy, didapatkan hasil bahwa Provinsi Riau siap melaksanakan pilkada serentak Desember 2015.

"Pilkada serentak akan dilaksanakan di sembilan kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Total anggaran Pilkada di sembilan kabupaten/kota itu mencapai Rp190 miliar," katanya.

Lukman mengatakan pelaksanaan pilkada serentak di empat kabupaten/kota yaitu Bengkalis, Meranti, Dumai dan Indragiri Hulu sudah dianggarkan dalam APBD 2015.

Dia menjelaskan rata-rata tiap kabupaten menganggarkan Rp20 miliar, sisanya lima kabupaten lagi yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Sengingi, Pelalawan dan Siak akan diakomodasi melalui perubahan APBD Tahun 2015 ini.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015