Beijing (ANTARA News) - Tiongkok kembali menaikan alokasi belanja militer sampai pada level dua digit pada Kamis dengan prosentase 10,1 persen untuk tahun 2015 saat negara tersebut terlibat dalam sengketa teritorial.

Dalam laporan anggaran belanja negara tahunan yang dibahas dewan legislatif Kongres Rakyat Nasional (NPC), Beijing berencana menaikkan alokasi pertahanan menjadi 141,4 milyar dolar.

Kenaikan 10,1 persen itu merupakan yang terkecil dalam lima tahun terakhir tetapi di sisi lain juga menunjukkan ambisi militer yang besar dari Beijing untuk mempertahankan wilayah sengketa di Laut Tiongkok Timur dan Selatan.

Pada tahun lalu, kenaikan anggaran militer mencapai 12,2 persen.

Sejumlah analis memperkirakan bahwa belanja militer Tiongkok sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan yang tercatat dalam anggaran negara. Pentagon di Amerika Serikat sendiri memperkirakan bahwa Tiongkok telah menghabiskan sekitar 135 milyar sampai 215 milyar dolar AS pada 2012.

Tokyo pada Kamis bahkan sempat mendesak Tiongkok untuk lebih transpara dalam pembelanjaan senjatanya.

"Angka ini memang kenaikan terkecil dalam lima tahun, namun masih sejalan dengan kenaikan anggaran yang terjadi selama 20 tahun terakhir," kata pengajar senior dari S. Rajaratnam School of International, Richard Bitzinger.

"Secara rata-rata, anggaran militer Tiongkok naik 12 atau 13 persen dan saya memperkirakan mereka tidak akan menurunkannya pada 10 tahun ke depan," tambahnya.

Dalam pidato di depan NPC, Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan bahwa "pembangunan pertahanan nasional dan pasukan negara yang kuat adalah faktor fundamental dalam mempertahankan kedaulatan Tiongkok."

Beijing akan "dengan tegas membela hak-hak dan kepentingan maritim Tiongkok" dan "terus berupaya mencapai mimpi menjadi negara maritim terkuat di dunia," kata dia.

Tiongkok sendiri sudah sejak lama bersengketa dengan Jepang dan Filipina atas kepemilikan sejumlah pulau. Ketegangan tersebut dikhawatirkan dapat berkembang menjadi konflik bersenjata.

Sementara itu Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga mengatakan bahwa "negara-negara seperti Jepang sangat berkepentingan terhadap transparansi kebijakan pertahanan Tiongkok, termasuk di antaranya adalah belanja pertahanan dan juga kemampuan militernya."

Mengenai besarnya anggara militer Tiongkok, Beijing seringkali berargumen bahwa hal itu adalah keniscayaan agar penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa pada abad 19 tidak terulang.

"Pelajaran dari sejarah kami menunjukkan bahwa mereka yang tertinggal akan selalu dijajah. Ini adalah hal yang tidak pernah kami lupakan," kata juru bicara NPC, Fu Ying, dikutip AFP.

(G005)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015