Helsinki (ANTARA News) - Wakil Presiden Komisi Eropa dan Utusan Senior Uni Eropa Urusan Kebijakan Keamanan dan Luar Negeri Federica Mogherini pada Kamis (5/3) mengatakan tak ada penyelesaian militer bagi krisis Ukraina.

Mogherini mengeluarkan pernyataannya dalam satu taklimat yang diadakan setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri Finlandia Alexander Stubb di Helsinki.

Harian Finlandia Helsingin Sanomat mengutip pernyataan wanita pejabat Uni Eropa itu bahwa Uni Eropa tak memiliki pilihan lain kecuali menghentikan konflik di Ukraina dibandingkan dengan sanksi ekonomi dan diplomatik serta peran Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE).

Mogherini menekankan bahwa penyelesaian militer bukan cara menyelesaikan krisis, sebab cara militer dapat menghalangi penyelesaian masalah di Ukraina, demikian laporan Xinhua.

Wanita pejabat tersebut menyatakan Uni Eropa dapat mendukung pandangan bahwa OSCE dapat meningkatkan jumlah pengamat dan memperbaiki pengawasan atas Wilayah Ukraina Timur.

Mogherini mengunjungi Finlandia pada 5 Maret, dan selama kunjunganya ia juga bertemu dengan Menteri Urusan Luar Negeri Finlandia, Ketua Parlemen dan beberapa pejabat tinggi Finlandia.

OSCE saat ini menjadi satu-satunya lembaga yang melibatkan semua negara Eropa dan bertanggung jawab atas pemeliharaan kestabilan di Eropa.

Dalam kondisi krisis di Eropa saat ini, beberapa pemimpin Eropa termasuk Mogherini mengusulkan bahwa OSCE dapat bertindak sebagai perantara diplomatik yang terlibat dalam dialog yang dapat mengarah kepada penyelesaian konflik di Ukraina.

Pada Kamis (5/3) Rusia menyampaikan keprihatinan dengan kedatangan personel militer AS di wilayah Ukraina.

"Sebanyak 30 tentara AS dilaporkan telah ditempatkan di satu pusat pemelihara perdamaian di Wilayah Lvov di Ukraina Timur," kata Juru Bicara Kementerian di Moskow Alexander Lukashevich kepada wartawan.

Lukashevich menyatakan instruktur militer AS tersebut akan melatih tentara Ukraina mulai 5 Maret sampai 21 Oktober mengenai pengoperasian perangkat keras militer Barat, dan mengatakan kehadiran personel militer AS di Ukraina telah menjadi kenyataan.

Ia juga menyoroti bahaya dari rencana AS untuk memulai pasokan banyak senjata ke Ukraina kendati ada penerapan kesepakatan gencatan senjata yang dicapai di Minsk, Ibu Kota Nasional Belarusia, pada 12 Februari antara Pemerintah Ukraina dan gerilyawan Donbass di Ukraina Timur.

Lukashevich juga mendesak misi pemantau Organisasi bagi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa di Ukraina untuk mengabsahkan pelaksanaan Kesepakatan Minsk, terutama untuk memantau penarikan diri pihak yang bertikai "dengan cara yang tidak memihak, diselenggarakan dengan baik dan sistematis".
(Uu.C003)

Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015