"Indonesia ingin meyakinkan dan sangat positif untuk melaksanakan Letter of Intent itu agar dituntaskan. Itu saya jelaskan kembali ke Wapres soal itu," kata Rachmat Witoelar usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Rachmat mengatakan, Wakil Presiden sangat antusias untuk menyelesaikan perjanjian kerja sama dalam menurunkan emisi gas karbon di Tanah Air.
Penyelesaian komitmen tersebut akan dilakukan secepatnya dan diperkuat kembali pada kunjungan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg ke Indonesia pertengahan bulan ini.
"Salah satu yang dikeluhkan Norwegia adalah kita ini terlambat menyelesaikan target penurunan emisi gas karbon itu, maka akan kita percepat. Dan kita akan launching lagi kerja sama menjelang kunjungan PM Norwegia ke sini pada 14 Maret nanti," jelasnya.
Kerja sama Indonesia dan Norwegia tersebut menghasilkan program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+) dimana Indonesia akan mendapatkan insentif jika berhasil menurunkan emisi karbon.
Sejak penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada 2010 hingga kini, Pemerintah baru mendapatkan kucuran dana 30 juta dolar AS dari total satu miliar dolar AS dukungan dana yang dijanjikan.
"Ini masih sedikit sekali, cuma 30 juta dolar AS. Makanya dengan (penguatan) LoI nanti bisa lebih lancar. Waktu itu kenapa dicabut mandatnya karena diberikan ke Kementerian (Lingkungan Hidup) yang kemudian membentuk yang saya ketuai untuk melangsungkan itu," jelasnya.
Wilayah yang masih belum menunjukkan pengurangan emisi karbon ada Kalimantan.
"LoI yang baru nanti untuk penurunan emisi dan penghijuan di semua daerah, termasuk itu (Kalimantan). Nilai penurunannya setengah juta hektare," tambah dia.
Jika berhasil menurunkan emisi, ia menjelaskan, maka Indonesia akan mendapat insentif berupa dana hibah 1,9 miliar dolar AS.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015
