Jangan visi dan misinya Trisakti, tapi bercita rasa liberalisme"Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo) Edwin Henawan Soekowati meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk sungguh-sungguh mendorong Pancasila untuk masuk dalam kurikulum pendidikan nasional.
Agar visi misi Trisakti dengan program Nawa Cita-nya yang merupakan alat untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45 tercapai.
"Kami mendorong agar pemerintah mewajibkan pendidikan Pancasila dimasukkan ke dalam kurikulum, baik di jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Langkah ini penting untuk menunjukkan pemahaman pengetahuan Pancasila dan menciptakan sikap yang Pancasilais bagi warga negara," kata Edwin dalam rilis yang diterima ANTARA News di Jakarta, Jumat.
Mata pelajaran Pancasila, katanya, adalah bagian yang sangat penting bagi pendidikan karakter bangsa. Terlebih nilai-nilai hakiki Pancasila mulai terkikis. "Mulai dari ekonomi, sosial budaya dan politik yang kini dijalankan seluruhnya sudah menganut sistim liberalisme," katanya.
Di bidang ekonomi misalnya, Indonesia makin tidak bisa melepaskan sistim liberalisme ini. Contoh sistem ekonomi dilepas pada pasar. Dimana sektor-sektor kebutuhan vital masyarakat, yaitu migas, minerba, pangan, air dan kebutuhan pasar lainnya, sebagian besar dikuasai oleh segelintir pengusaha yang mempraktikkan sistim kartel.
"Jadi sistem ekonomi Pancasila sudah mulai terkikis karena derasnya pengaruh liberalisme dan globalisasi. Hal ini jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila yang kita anut dan tujuan ekonomi bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum seperti juga amanat dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan diimplementasikan pada pasal 33 batang tubuh UUD 1945," terangnya.
Begitu pun di bidang politik. Sebagian rakyat Indonesia kini sudah meninggalkan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat. Sebagian elite politik kini lebih senang mengedepankan ego kelompoknya masing-masing. "Sudah tidak ada lagi keinginan bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaaan," ujar Edwin.
Beberapa contoh kasus yang sempat membuat kegaduhan di tanah air, diantaranya betapa begitu panasnya persaingan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu. Kemudian terjadinya gesekan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Terakhir yang masih hangat adalah perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta. Pertikaian tersebut sampai ke tingkat grass road, terbukti pertikaian di sosial media seperti facebook dan twitter.
"Sepertinya bangsa Indonesia sudah begitu jauh dengan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah. Bangsa Indonesia kini lebih memilih berdebat dan saling menghujat yang ingin saling mempermalukan satu dengan yang lainnya," kata Edwin.
Padahal Pancasila adalah tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia.
"Jangan visi dan misinya Trisakti, tapi bercita rasa liberalisme," pungkas Edwin.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
