Ramallah, Wilayah Palestina (ANTARA News) - Dewan pusat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Kamis, memutuskan untuk menghentikan kerja sama keamanan dengan Israel.

Langkah itu berpotensi memicu masalah setelah Israel memotong sumber pendanaan.

Dewan PLO memutuskan "untuk menghentikan kerja sama keamanan dalam bentuk apapun dengan pihak yang melakukan pendudukan". PLO mendesak Israel untuk "mengambil alih tanggung jawab secara penuh terkait (nasib) rakyat Palestina di Negara Palestina yang diduduki, Tepi Barat, Jerusalem timur dan Gaza".

Kerja sama itu dilangsungkan di bawah perjanjian otonomi di Oslo pada 1993, yang membentuk Otoritas Palestina (PA). Koordinasi dijalankan melalui langkah berbagi informasi intelijen dan dianggap penting bagi Israel untuk mengawasi gerakan Islamis Hamas serta anggota-anggotanya di Tepi Barat.

PLO mengatakan komite eksekutifnya akan bertemu untuk menerapkan keputusan yang diambil oleh dewan pusat, namun tanpa memberikan tanggal. Dewan tersebut sebelumnya telah mengadakan pertemuan dua hari di kota Tepi Barat, Ramallah.

Palestina, pada Desember, menyerahkan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, namun tidak berhasil disahkan. Rancangan itu berisi desakan terhadap Israel untuk mengakhiri pendudukan di Tepi Barat dalam waktu dua tahun.

Pada Januari, Palestina juga bergabung dengan Mahkamah Kejahatan Internasional, lembaga yang direncanakan menjadi sarana untuk menekankan tudingan bahwa Israel melakukan kejahatan-kejahatan perang.

Sebagai balasan, Israel telah membekukan dana 127 miliar dolar AS (Rp1,6 triliun) berupa penghasilan dari pajak yang seharusnya diberikan kepada PA. Karena pembekuan itu, PA tidak dapat membayar puluhan ribu pegawainya hingga berpotensi menyebabkan dampak yang sangat parah.

Anggota komite pusat Mustapha Barghouti mengatakan keputusan komite tersebut mengikat terhadap PA "karena PLO adalah lembaga yang membentuk (Otoritas Palestina) dan menandatangani perjanjian Oslo".

Jika PA dilucuti, Israel harus mengambil alih tanggung jawab menyangkut 4,5 juta warga Palestina serta mengirimkan tentara dan polisinya kembali ke kota-kota dan desa Tepi Barat.

Sumber-sumber pada militer Israel, yang dikutip radio tentara, mengatakan, Kamis malam, kerja sama keamanan masih berlangsung, namun tidak ada tanggapan resmi segera dari pihak Israel, negara Yahudi yang akan menyelenggarakan pemilihan anggota parlemen pada 17 Maret itu.

(Uu.T008)

Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015