karena saat proses melahirkan tidak ada darah yang tersedia
Bengkulu (ANTARA News) - Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Bengkulu mendesak pemerintah agar menjamin ketersediaan darah di pos pelayanan kesehatan, sebab salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan adalah akibat kekurangan darah.
"Penyebab kematian ibu melahirkan adalah pendarahan mencapai 35 persen dari kematian, karena saat proses melahirkan tidak ada darah yang tersedia," kata Sekretaris KPI wilayah Bengkulu Irna Riza Yuliastuty di Bengkulu, Minggu.
Saat mengunjungi redaksi Kantor Berita Antara Biro Bengkulu, dalam rangkaian peringatan "International Womens Day" atau Hari Perempuan Sedunia, Irna mengatakan pemerintah harus mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Kepalangmerahan yang salah satunya untuk menjamin ketersediaan darah di pos kesehatan.
Irna mengatakan berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Angka Kematian Ibu di Indonesia mengalami peningkatan drastis dari 228 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2007 menjadi 359 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2012.
Selain akibat pendarahan, kematian Ibu melahirkan juga disebabkan asupan gizi yang buruk dan beban kerja berlebih mengakibatkan kekurangan gizi, anemia dan tekanan darah tidak teratur.
"Penyebab kematian Ibu melahirkan lainnya karena usia yang terlalu muda atau usia terlalu tua," ujar dia.
Untuk menekan angka kematian Ibu melahirkan, selain ketersediaan darah di pos pelayanan kesehatan, KPI juga meminta pemerintah memberikan jaminan persalinan kepada ibu melahirkan.
Program ini menurutnya sudah dijalankan lewat jaminan persalinan (Jampersal) namun, dihilangkan dengan mengganti sistem Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
"Kalau BPJS hanya memberikan layanan kesehatan umum, sedangkan program Jampersal memberikan layanan gratis mulai pra dan pascamelahirkan," kata dia.
KPI juga mendesak pemerintah bersama DPR membahas ulang dan mengesahkan RUU Kepalangmerahan yang sudah mengendap selama lebih 10 tahun.
Memperingati Hari Perempuan Sedunia tahun ini, KPI juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 5 persen dari anggaran negara.
"Dan menempatkan mata anggaran khusus untuk program-program kesehatan reproduksi, penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi dan anak," katanya.
Lebih lanjut, Irna mengharapkan pemerintah pusat dan daerah menjadikan peringatan Hari Perempuan Sedunia 2015 sebagai tonggak penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Pewarta: Helti Marini Sipayung
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2015
