Makassar (ANTARA News) - Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek dalam kunjungannya ke Makassar, Sulawesi Selatan, menyempatkan mengunjungi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kassi-Kassi di Kecamatan Tamalate, Selasa.

Sehari sebelumnya ia juga mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar untuk mengetahui kendala yang dialami rumah sakit itu.

Nila juga meresmikan Kantor Pelayanan Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKKLP), serta Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) di jalan Nusantara Makassar.

"Seperti diketahui Kemenkes mau melakukan penguatan layanan primer, salah satunya di Makassar," ujarnya kepada wartawan dalam keterangannya usai kunjungan di Puskesmas setempat.

Menurutnya, dari kunjungan tersebut akan membentuk model dengan layanan kesehatan primer di daerah terpencil, pulau dan kota besar misalnya Makassar dan Jakarta.

"Kita mau lihat perbandinganya Makassar dengan Jakarta. Kemudian melihat model daerah tertinggal seperti Papua dan Papua Barat," ujar Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia (YKI) ini.

Ia menyebutan model Kota Makassar melalui Puskesmas Kassi-Kassi memperlihatkan secara holistik sangat aktif dalam pelayanan pasien dan tim dari puskesmas tersebut secara pro aktif bagaimana melayani dan menolong pasien dengan baik.

"Mereka bisa mengurangi pasien tidak berada di rumah sakit. Selain itu kalau lihat puskesmas ini menggunakan Telemedisin secara on line dan bisa saling konsultasi tanpa memerlukan orangnya disuruh wara-wiri ke tempat lain," sebutnya.

Selain itu ruang perawatan persalinan dan perwatan rawat inap, dan mobil home care, kata dia, sangat baik bahkan untuk data pasien sudah bisa diakses secara on line dan rumah persalinan bisa mendeteksi dini bilamana ada pasien segera melahirkan.

"Banyak bisa di contoh disini, semua sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi elektronik dalam berbagai hal. Kata direncanakan puskesmas ini akan dibangun tiga lantai untuk menampung dan melayani pasien," paparnya.

Mengenai pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) di puskesmas tersebut, lanjutnya, pihak pusksesmas diberikan wewenang dalam mengelola anggaran yang diberikan sesuai data pasien puskesmas setempat.

"Dana diberikan dikalikan jumlah orang terdaftar di puskesmas, kemudian mereka mengelola sendiri itu. Kami harapkan dokter di Puskesmas berkerja baik. Makin banyak orang sehat makin sedikit pengeluaran untuk mengeobati pasien. Sisa uang itu makin besar dan bisa membayarkan tenaga kesehatanya," tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin pada kesempatan itu menyambut baik penilaian Menkes atas apresiasi yang diberikan kepada salah satu Puskesmas terbaik di Makassar itu.

Ia juga menyebutkan Pemerintah Kota Makassar telah menjalankan program Smart Card yang bersinergi dengan transaksi keuangan termasuk pendataan pasien BPJS secara elektronik.

"Program Smart Card ini nantinya bisa dipakai pasien untuk berobat karena sudah terintegrasi dengan BPJS serta jejak rekam mediknya dapat mereka ketahui lebih awal. Kami berharap pelaksanaan kesehatan di Makassar mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan," harapnya.

Pewarta: Darwin Fatir
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015