IPW tidak setuju polisi di bawah kementerian apapun saat kondisi politik seperti sekarang ini. Karena menteri itu sendiri berasal dari partai,"Jakarta (ANTARA News) - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan posisi Polri berada di bawah kementerian akan tidak menguntungkan masyarakat saat kondisi politik seperti sekarang.
"IPW tidak setuju polisi di bawah kementerian apapun saat kondisi politik seperti sekarang ini. Karena menteri itu sendiri berasal dari partai," kata Neta di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, seorang menteri yang berasal dari partai dikhawatirkan akan menyalahgunakan wewenangnya dalam membawahi kepolisian untuk kepentingan partai politik.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah menggulirkan wacana untuk mereposisi Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.
"Kalau polisi di bawah Kemendagri, menterinya dari PDIP. Nanti polisi bisa jadi laskar PDIP," ucap Neta.
Ia pun tak setuju apabila polisi dibawahi oleh kementerian lain, karena kondisi partai politik Indonesia yang dianggap masih sarat kepentingan dalam pemerintahan.
Menurut Neta, posisi Polri berada di bawah presiden langsung dianggap sudah tepat untuk saat ini.
"Polisi di bawah presiden sudah tepat saat ini. Kalau demokrasi sudah bagus, perpolitikan di Indonesia sudah aman, baru kita bicara reposisi Polri," ujar dia.
Namun, Neta tidak menyangkal bahwa pengawasan terhadap institusi tersebut masih lemah dan perlu ditingkatkan.
Neta juga menilai bahwa masih ada sejumlah bagian yang harus dibenahi dalam tubuh Polri.
"Reserse, lalu lintas, SDM, dan bagian sarana prasarana perlu dibenahi di kepolisian," kata Neta.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
