"Saya mengingatkan hal ini, supaya pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya," kata politisi Partai Demokrat itu dalam reses, di Manado, Kamis.
Mangindaan, mengatakan sesuai pasal 18 Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945, bahwa pemerintah daerah adalah kepala pemerintah daerah dan DPRD, dimana masing-masing dipilih dalam pemilu secara demokratis.
"Maka masing-masing harus menjaga sikap dan tidak boleh merasa paling hebat, serta harus memelihara hubungan baik dan sinergitas jalannya pembangunan dapat terlaksana," kata Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Mangindaan mengatakan, sebagai salah satu bekas Gubernur di Sulawesi Utara, dia punya kewajiban mengingatkan pejabat pemerintah daerah dan juga anggota DPRD yang ada sekarang untuk mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Kalau bisa, setiap mengambil kebijakan dan memutuskan suatu hal maka kepala daerah harus berkonsultasi dengan DPRD sehingga tidak ada masalah di kemudian hari yang hanya akan merugikan masyarakat," katanya.
Khusus untuk masalah APBD, Mangindaan mengatakan, kepala pemerintahan dan DPRD harus melakukan pembahasan dengan benar dan terbuka, jangan ada yang disembunyikan, agar dapat ditetapkan tanpa ada masalah.
Dia menginagatkan, jika bermasalah maka nantinya yang akan digunakan adalah APBD tahun sebelumnya, itu sudah pasti bermuara pada gangguan capaian kesejahteraan masyarakat, karena pembangunan nyaris tidak bisa berjalan.
Dengan menggunakan pagu anggaran APBD tahun sebelumnya, Mangindaan mengatakan program yang dilakukan sama dengan sebelumnya artinya hanya sedikit program baru yang dapat dilaksanakan.
"Maka semua rencana pembangunan yang sudah disusun tidak berjalan dan menderitalah masyarakat, ingatlah itu supaya kalian tetap menjalin hubungan kerjasama dengan baik untuk kepentingan rakyat Manado kedepan," katanya.
Mangindaan pun berharap kiranya ketidakharmonisan di daerah lain, jangan terjadi di Manado, bila ada masalah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat Manado.
Pewarta: Joyce Bukarakombang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
