"Itu bukan hanya masalah politik dalam negeri Amerika Serikat, tapi memengaruhi perundingan, yang kami lakukan di Jenewa," kata Steinmeier kepada wartawan di Washington sebelum bertemu dengan anggota parlemen di Capitol Hill.
"Jelas, ketidakpercayaan tumbuh pada pihak Iran apakah kami betul-betul bersungguh-sungguh dengan perudingan itu," katanya.
Steinmeier menambahkan akan lebih baik apabila surat dari 47 senator itu tidak menyebabkan gangguan dalam perundingan tersebut.
Dalam surat kepada pemimpin Iran itu, senator Republikan tersebut memperingatkan bahwa kesepakatan apa pun sebelum Obama meninggalkan jabatan pada 2017 "tidak lebih dari kesepakatan eksekutif", yang bisa dihapus Kongres kelak.
Menteri luar negeri Jerman itu akan bertemu ketua Panitia Hubungan Luar Negeri Senat asal Republikan, Bob Corker, dan tokoh badan itu asal Demokrat, Senator Robert Menendez.
"Upaya Iran membuat bom nuklir harus dihalangi dengan cara tak mendua, terpantau dan berkesinambungan," kata Steinmeier pada Rabu malam sebelum bertemu dengan mitra AS-nya John Kerry untuk makan malam.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyatakan kepada ulama terkemuka bahwa surat senator Republikan merusak kesepakatan nuklir dan mengikis kepercayaan Teheran dalam berhubungan dengan Amerika Serikat.
Dengan memperluas kecamannya terhadap surat terbuka itu, yang 47 orang penandatangannya termasuk kemungkinan beberapa calon presiden pada pemilihan umum 2016, Zarif mengatakan, "Surat seperti itu belum pernah terjadi dan tidak bijaksana. Sebenarnya, itu mengatakan kepada kita bahwa kita tidak bisa percaya pada Amerika Serikat."
Pernyataan Zarif itu, yang dilaporkan kantor berita Isna, muncul di Teheran pada pertemuan Majelis Ahli, badan tertinggi ulama Iran, tempat ia memutakhirkan perundingan dengan kekuatan dunia untuk perjanjian terpadu mengenai kegiatan nuklir Iran.
Pada Senin ia menyatakan surat itu tidak memiliki nilai hukum.
Dengan secara tegas meremehkan Gedung Putih, para senator itu menulis bahwa Presiden Barack Obama berkuasa hanya hingga Januari 2017, dan penggantinya bisa menihilkan perjanjian itu jika Kongres tidak menyetujuinya.
(Uu.B002/G003)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
