"Kami ingin menegakkan demokrasi sesuai aturan hukum jangan diintervensi kepentingan politik sesaat apalagi politik kekuasaan," kata dia di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.
Menurut dia dalam sistem demokrasi Indonesia, jangan sampai hukum seolah-olah dijalankan namun sebenarnya hanya untuk kepentingan yang sangat politis.
Dia menilai wajar pernyataan Prabowo di stasiun televisi swasta yang menyebutkan kepengurusan Agung Laksono tidak sah.
"Hal itu diungkapkan karena Pak Prabowo ketika itu hadir saat pembukaan dan penutupan Munas Bali," ujar Fadli.
Dia menganggap Munas Bali sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar dan dihadiri seluruh DPD I dan DPD II.
Menurut dia peserta yang hadir memiliki mandat menjadi peserta Munas sehingga syarat-syarat sah itu seharusnya dipertimbangkan Menkumham dalam mengambil keputusan.
"Pemerintah harus meneliti Munas mana yang benar-benar memiliki legitimasi secara AD/ ART partai," kata dia.
Dia menyatakan sangat berbahaya apabila satu Munas disusupi orang luar yang seolah-olah prosedural namun kenyataannya sangat merugikan demokrasi.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
