"Kami meminta Presiden bersikap bijaksana untuk membantu menyelesaikan persoalan parpol secara hukum, bukan melalui pendekatan negara kekuasaan," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Ade Komaruddin di gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Jumat.
Menurut dia, langkah Menteri Hukum dan HAM yang mensahkan DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono adalah keliru karena perselisihan Partai Golkar masih berlangsung.
Menteri Hukum dan HAM, lanjut Ketua Fraksi Partai Golkar itu, hendaknya menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk menerbitkan suratnya.
"Partai Golkar mengingatkan Menkumham agar memperbaiki langkahnya. Kami juga meminta bantuan kepada Presiden untuk membantu menyelesaikan persoalan Partai Golkar secara independen," kata dia.
Adde menjamin jika keputusan diambil setelah ada keputusan hukum, maka apa pun keputusannya FPG akan mematuhinya.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR Fary Djemi Francis menambahkan, pihaknya melihat situasi politik nasional menjadi kurang kondusif menyusul perselisihan internal di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.
Menurut dia, Fraksi Gerindra DPR mengetuk hati Presiden Joko Widodo untuk tidak tinggal diam menyikapi situasi politik nasional saat ini, khususnya pada kemelut yang terjadi pada Partai Golkar dan PPP.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
